Setelah 19 tahun setelah peristiwa itu yakni pada 1984 lahirlah sebuah film dengan judul  G30S/PKI garapan Arifin C. Noer yang seluruh biaya produksinya dibiayai oleh Negara. Rujukan naskah pada film tersebut hanya menggunakan dokumen dari pemerintah melalui menteri pendidikannya saat itu yaitu Nugroho Notosusanto.

Belakangan diketahui bahwa apa yang dituliskan oleh Negara dan dijadikan rujukan untuk film tersebut  tidak sesuai dengan fakta sejarah yang ada dan bahwa film tersebut terbukti hanya untuk propaganda kepentingan penguasa saat itu agar mendapatkan pembenaran oleh rakyat yang pada era tersebut tidak cukup mendapat informasi alternative yang akurat untuk peristiwa tersebut sehingga mungkin respon setelah menonton film tersebut seragam yaitu: siapapun yang terlibat dengan PKI pantas untuk dihilangkan nyawanya .

Namun setelah kejatuhan orde baru akhirnya sebuah film yang berisi narasi alternative peristiwa tersebut muncul dalam film yang berjudul “the look of silence (senyap )” dan juga “ the act of killing ( jagal ) karya Joshua Oppeheimer dan juga masih  banyak yang lainnya.

Dalam film senyap ataupun jagal  bisa kita saksikan keterangan dari para algojo yang ikut menjadi eksekutor para korban yang dituduh sebagai bagian dari PKI. Anehnya para pelaku tersebut mengakui perbuatan nya itu sebagai aksi patriot membela Negara alih-alih merasa berdosa karena sudah menghilangkan nyawa yang melekat pada manusia yang telah diberikan oleh tuhan yang maha kuasa.

Melalui keterangan para pelaku dalam film ditemukan Berbagai stigma yang dialamatkan terhadap korban pembantaian, seperti “pengkhianat, pembunuh, dan juga ateis” dari stigma yang terbentuk itu maka menjadi sebuah alasan untuk para pelaku pembantaian yang telah diorganisir oleh Negara pada saat itu justru menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi serta sangat tidak mencerminkan sikap orang yang percaya dengan Tuhan sebab tidak merasa berdosa ataupun menyesal melakukan hal keji tersebut. Nampaknya Tuhan tidak hadir pada mereka pada kejadian pembantaian itu.

Mungkin bisa disimpulkan bahwa sikap para pelaku tersebut merupakan dampak dari propaganda oleh oknum tentara yang waktu itu diketuai oleh Soeharto. Tim tersebut menjalankan operasi “ sapu bersih “ kepada mereka anggota PKI maupun diduga terlibat oleh partai tersebut. Dan dampak dari film propaganda Negara pada korban pembantaian tersebut adalah kita sebagai orang yang beragama ataupun percaya akan Tuhan  memaklumi kejadian pembantaian tersebut.

Terjadinya kondisi “banalitas kejahatan”.

Film tersebut menunjukan adanya fenomena dari “banalitas kejahatan” ditemukan dalam sikap tidak bersalah oleh para algojo dalam film tersebut bahkan mereka bangga karena telah berhasil menjalankan tugas untuk kepentingan Negara pada saat itu yang sangat jelas bahwa tindakan tersebut  mencederai nurani siapapun yang menyaksikan.

Seorang filsuf wanita kebangsaan jerman Hanna Arrendt menjelaskan dalam laporan investigasinya yang berjudul “Eichmann in Jerrusalem : the report  on Banality of evil”  terhadap persidangan perwira nazi Adolf Eichmann yang didakwa bertanggung jawab atas tugasnya yang menyiapkan transportasi tahanan menuju ke kamp konsentrasi yang berkaitan dengan peristiwa holocaust yang dilakukan oleh NAZI terhadap etnis yahudi pada masa perang dunia ke II. Namun sikap yang ditunjukan oleh terdakwa bahwa ia sama sekali tidak merasa berdosa dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah diperbuat dengan alasan bahwa terdakwa hanya menjalankan tugasnya sebagai sebuah pejabat yang menerima perintah  “melakukan pekerjaannya” (“Ia melakukan kewajibannya..; ia tidak hanya mematuhi perintah, ia juga mematuhi hukum.” hlm. 135)

Hanna arrendt menjelaskan tentang “banalitas kejahatan” bahwa suatu kekejaman yang dilakukan tersebut merupakan dampak dari “ketidakberfikiran” dari mereka para pelaku yang menganggap hal keji tersebut adalah hal yang wajar karena hal tersebut merupakan perintah dari oknum tentara yang dianggap mempunyai otoritas terhadap nasib para pesakitan tersebut. “Ketercabutan dari realitas semacam itu dan ketidakberpikiran semacam itu”, demikian tulis Arendt, “dapat jauh lebih merusak dari semua insting jahat dijadikan satu.. dan semua ini ada di dalam diri manusia.”

Dengan sebuah perintah tersebut mereka para algojo melakukan hal keji dan dapat kita lihat dari pengakuan para pelaku dalam film tersebut bahwa mereka “hanya” menjalankan tugas dari para oknum tentara.

Dan dengan adanya sumber-sumber alternative yang mudah dijangkau seperti kedua film karya Joshua Oppenheimer tersebut harusnya menjadi pertimbangan untuk kita yang masih menganggap wajar peristiwa pembunuhan ataupun pembantaian pasca G30S tersebut agar dapat mencegah terjadinya kondisi “banalitas kejahatan” serupa.

Bisa disaksikan adanya stigma dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok progresif yang mempelajari karya Karl Marx ataupun yang lain sejenis masih marak terjadi di bawah rezim “orang baik” ini. Melihat pelaku penyitaan buku-buku adalah pelaku yang tunggal yaitu dari pihak keamanan Negara yang di mana membuktikan bahwa hal tersebut masih dipelihara dalam fenomena “banalitas kejahatan” sebab mempelajari suatu ilmu dari sebuah buku merupakan hak bagi setiap orang bukan? Bagaimana bisa kita dibatasi oleh sekumpulan orang yang menginginkan kondisi buruk ini tetap terjadi?

Bahkan sebuah seminar yang berjudul “Pengungkapan kebenaran 1965/1966” yang diadakan di gedung LBH Jakarta 16-17 September 2017 harus dihentikan oleh aparat Kepolisian yang beralasan kegiatan tersebut belum mendapat ijin dari kepolisian. Padahal kegiatan tersebut tidak diselenggarakan “dimuka umum” yang mengharuskan ijin terlebih dahulu melainkan berlangsung di dalam gedung LBH Jakarta dan atas dasar itu menurut panitia penyelenggara tidak memerlukan ijin karena tidak ada dasar hukum yang berlaku.

Peristiwa tersebut merupakan kondisi moral dari para personel penegak hukum yang membiarkan peristiwa pembantaian 65-66’ tetap dianggap sebagai hal wajar sebagaimana sikap pemerintah pada saat itu sehingga upaya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya melalui cara-cara akademis maupun rekonsiliasi dianggap sebagai sebuah kegiatan yang subversif dan nampaknya jika tak ada upaya serius untuk mengungkapkan kebenaran fakta sejarah maka kondisi tersebut akan tetap ada dalam suasana “banalitas kejahatan” yang dipelihara oleh Negara.

Dan tidak menutup kemungkinan kejadian tersebut akan terulang didalam kondisi masyarakat yang menganggap sebuah peristiwa pembantaian sekitar lebih dari 500 ribuan nyawa manusia yang belum diadili ataupun terbukti bersalah. Untuk itulah narasi alternatif seperti yang ditawarkan kedua film tersebut sangat penting agar mencegah terjadinya kondisi yang disebut paling mengerikan di dunia itu terjadi kembali di kehidupan kita yang sekarang ini yaitu “banalitas kejahatan”.

Apalagi kita mengaku sebagai bangsa ber-agama dan percaya Tuhan, sebab bagaimanapun salah atau hina seorang manusia bukankah yang berhak menghilangkan nyawa manusia itu tetap Tuhan bukan?  bukan siapapun dan atas nama apa pun kita sebagai manusia tetap tidak berhak menjalankan peran Tuhan tersebut. (eep/pik)

Penulis: Eep Larassandi

Editor: Pikri Alamsyah

Bagikan:
234