Pak Alfred sedang memperingati hari Pejalan Kaki Nasional pada tanggal 22 Januari (Sumber: Instagram Koalisi Pejalan Kaki)

Latar Belakang

Tanggal 22 juni 2011, Alfred Sitorus selaku ketua dan pendiri Koalisi Pejalan Kaki bersama teman-teman  nya memiliki nasib yang sama. Pak Alfred dan teman-teman nya adalah pengguna angkutan umum seperti KRL dan Transjakarta.  Ada satu masalah ketika sudah turun dari transportsi umum, yaitu banyak rintangan dan halangan pada saat berjalan kaki di trotoar.

Pada saat berkumpul bersama, Pak Alfred dan teman-teman nya dikantor KPBB. Mereka merencanakan aksi sosial, sebelum itu beberapa orang dalam kelompok tersebut adalah pendiri Car Free Day. Mereka ingin membuat suatu virus baru yang dapat diadaptasi di semua kota di Indonesia. pada saat itu, mereka mengunjungi kawasan kota tua jakarta yang dimana kawasan tersebut adalah kawasan yang hanya bisa dinikmati oleh pejalan kaki. Namun, banyak kendaraan bermotor dan pedagang kaki lima yang berada di trotoar, sehingga menganggu para pejalan kaki. Salah satu dari mereka berfikir bagaimana untuk menghalau para kendaraan bermotor yang naik ke trotoar dengan tiduran di trotoar, ternyata hal tersebut sangat ampuh. Dari situlah aksi ini dilanjutkan.

Selain itu, hal yang melatar belakangi Koalisi Pejalan Kaki berdiri adalah kejadian “senia maut” di tugu tani. Hal itu menyebabkan 12 korban tertabrak mobil, 9 diantara nya meninggal dunia. Di tahun yang sama ada seorang perempuan yang mengahalangi para pemotor naik keatas trotoar dibawah jembatan semanggi.  Pada akhirnya 22 januari, Koalisi Pejalan Kaki menetapkan sebagai hari pejalan kaki nasional, untuk mengenangi momentum 9 pejalan kaki yang meninggal pada saat itu.

Program Kerja dan Kegiatan

Kegiatan yang teman-teman Koalisi Pejalan Kaki lakukan adalah mengedukasi kepada publik, baik dengan cara sosialisasi sampai dengan cara aksi seperti menghalau para pemotor yang menaiki trotoar. Hal-hal tersebut adalah untuk menarik perhatian dari pemerintah yang diharapkan peduli dengan hak para pejalan kaki. Koalisi Pejalan Kaki hadir ditengah masyarakat untuk mengembalikan hak-hak pejalan kaki yang telah diambil oleh para oknum yang menggunakan trotoar tidak sesuai mestinya.

Teman- teman Koalisi Pejalan Kaki juga mengedukasi para komunitas dan mengajar di sekolah, yang diharapkan mereka akan lebih peduli kepada hak-hak pejalan kaki. Selain itu, Koalisi Pejalan Kaki ingin mengubah mindset publik yang menganggap di Jakarta adalah Car Centric, padahal orang menggunakan kendaraan bermotor pun setelah sampai ke tempat tujuan pasti turun untuk berjalan kaki. Dengan adanya tindakan dari teman-teman Koalisi Pejalan Kaki, diharapkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lebih memprioritaskan para pejalan kaki.

Kegiatan yang selanjutnya adalah teman- teman Koalisi Pejalan Kaki juga membrikan saran ke pemerintah terkait upaya pemprov DKI Jakarta, supaya para pengguna transportasi umum merasa nyaman sebanding dengan menggunakan kendaraan pribadi. Pak Alfred menjelaskan, bahwa pemprov harus bisa melakukan Push and Pull, yaitu dimana mendorong orang dari kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum. Ketika Push and Pull ini sudah berhasil, upaya selanjutnya adalah First Mile and Last Mile, dimana jarak maksimum 400m masyarakat sudah mendapatkan halte untuk beralih ke transportasi publik. Dengan jarak maksimum 400m, masyarakat dapat waktu yang tepat dan cepat untuk sampai ke halte dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Pengawasan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kepada Hak Pejalan Kaki Belum Cukup

Pada tahun 2018, pemprov DKI Jakarta gencar melakukan perbaikan trotar, jalan, dan pembangunan MRT dari Lebak Bulus- Bundaran HI karena akan ada event se asia yaitu ASIAN Games. Perbaikan jalan dan trotar cukup masif dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta karena merombak ulang struktur dan kualitas kota. Namun, sangat disayangkan trotoar yang sudah melakukan perbaikan itupun diakusisi kembali oleh para oknum yang tidak beranggung jawab. Pedagang kaki lima serta para pemotor yang naik atas trotoar.

Dikarenakan hal tersebut, banyak yang mengadu kepada Koalisi Pejalan Kaki mendapatkan banyak pengaduan yang akan disampaikan oleh pemerintah. Hal ini berangsur-angsur, sampai teman-teman dari komunitas mengatakan penegakan hukum nya tumpul. Hal ini dikarenakan, fasilitas yang sudah dibangun malah di okupansi balik oleh parah oknum-oknum. Seharusnya, perbaikan konstruksi jalan dan trotoar yang dilakukan oleh pemerintah, juga diikuti oleh perbaikan pengawasan supaya hal yang dibangun tidak sia-sia disalahgunakan.

Trotoar yang seharusnya tempat untuk pada pejalan kaki, diambil alih pada kendaraan bermotor sebagai tempat parkir. sumber: Instagram/Koalisi Pejalan Kaki

Koalisi Pejalan Kaki Mempunyai Aplikasi Pengaduan untuk Android

Ada beberapa teman-teman dari Koalisi Pejalan Kaki yang mahir dalam bidang IT membuat aplikasi untuk pengaduan publik. Aplikasi ini dibuat karena banyaknya masyarakat yang melihat kekurangan dalam memenuhi fasilitas pejalan kaki. Koalisi Pejalan Kaki termasuk dalam IFP (International Federation of Pedestrian) adalah federasi yang melakukan pengaduan kepada pemerintah supaya pesan yang disampaikan oleh publik dapat tersampaikan.

Yang Diharapkan oleh Koalisi Pejalan Kaki Kedepannya

Koalisi Pejalan Kaki mengharapakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun diluar Jakarta, mempunyai misi dan visi untuk memprioritaskan membangun infrastruktur untuk para pejalan kaki. Bukan hanya trotoar beserta fasilitas umum yang dibuat hanya untuk mempercantik tata kota saja. Trotoar seharusnya adalah kebutuhan dasar untuk pejalan kaki, pejalan kaki tidak memakai helm dan tidak memakai perlengkapan pengaman, maka dari itu pejalan kaki akan selamat jika tertib dan fasilitasnya memadai.

Fasilitas ini bukan untuk mempercantik kota, melainkan kebutuhan dasar bagi para pejalan kaki, agar bisa berjalan nyaman dan aman. Jika ingin mengurangi polusi udara dan mengurangi kendaraan pribadi, langkah awal nya adalah memfasilitasi pejalan kaki. Dengan itu, jika pejalan kaki sudah aman dan nyaman, dan trasportasi publik sudah diperbaiki, maka masyarakat akan mengurangi kendaraan pribadi dan hanya menggunakan kendaraan pribadi nya untuk hal yang penting saja

 

Reporter: Dimas Yusuf R

Editor: Eep Larassandi

Graphic: Muhammad Jadid

Bagikan:
221