Hari ini akan menjadi sebuah sejarah di masa yang akan datang. Pandemi Covid-19 yang mewabah belakangan ini merupakan bagian dari sejarah di masa depan. Lebih dari ratusan ribu manusia di dunia terinfeksi virus Covid-19, serta puluhan ribu meninggal dunia akhir-akhir ini karena virus tersebut. Indonesia sendiri menempati Case Fatality Rate kematian akibat Covid-19 mencapai 8% lebih. Minimnya penanganan wabah oleh pemerintah menciptakan lonjakan angka masyarakat positif Covid-19. Ini mengingatkan penulis tentang wabah pes pada zaman Hindia Belanda yang terasip dalam sebuah buku berjudul “Di Bawah Lentera Merah” karya Soe Hok Gie.

Di Bawah Lentera Merah merupakan sebuah skripsi Soe Hok Gie, seorang aktivis angkatan 65’/66’ pada masa orde lama. Buku ini menceritakan tentang riwayat Sarekat Islam Semarang tahun 1917-1920. Dalam buku ini terdapat suatu bab yang berisi latar belakang sosial yang nantinya akan penulis ulas lebih dalam tentang bab tersebut.

Dalam bab yang ingin diulas oleh penulis, Gie (Sebutan akrab Soe Hok Gie) menuliskannya cukup lihai dengan tulisan kritik yang patut terhadap kejadian yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda kala itu. Dalam bab tersebut Gie menuliskan problematik yang dialami masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Penulis akan mengulas bab tersebut untuk melihat relasi pengulangan kejadian (baca: wabah) pada waktu itu di masa sekarang.

Di awal bab tersebut, Gie memulainya dengan perubahan struktur Organisasi Sarekat Islam Semarang, di mana struktur baru ini berasal dari kelompok buruh dan rakyat kecil yang digawangi Semaoen dan kawan-kawan. Pada sebelumnya Sarekat Islam Semarang atau biasa disingkat SI Semarang dipimpin oleh mereka kaum menengah dan pegawai negeri. Perubahan ini sangat berarti bagi sejarah modern Indonesia, karena merubah wujud gerakan SI yang sebelumnya merupakan gerakan menengah menjadi gerakan kaum buruh dan tani, jelas ini melahirkan gerakan kaum marxis pertama di Indonesia.

Konflik Sosial

Selanjutnya dalam dalam bab yang sama Gie juga menuliskan bagaimana konflik sosial terjadi pada pemerintah Hindia Belanda pada kala itu. Dimulai dari perubahan sistem penjajahan ala VOC diubah menjadi sistem penjajahan liberalisme. Dahulu penguasaan lahan perkebunan dimonopoli pemerintah menjadi diusahakan oleh pemodalan swasta. Kesewenang-wenangan kapital asing (Belanda) semakin menjadi-jadi, yaitu dengan merebut tanah-tanah masyarakat desa untuk dijadikan perkebunan tebu milik swasta. Pengusaha-pengusaha yang tidak memiliki tanah bisa menyewa tanah milik masyarakat dengan harga yang minim dengan dibantu lurah-lurah yang bekerja untuk Hindia Belanda. Tidak sampai di situ, masyarakat desa dihadapkan dengan pilihan yang ironi. Masyarakat yang tidak memiliki tanah terpaksa harus bekerja di perkebunan dengan upah yang minim atau memilih berhijrah ke kota menjadi kuli. Masyarakat desa terus tertekan dengan keadaannya, akhirnya mereka melakukan protes dengan membakar kebun-kebun tebu.

Baca juga:  Film Jagal (2012): Sebuah Misteri Tak Terpecahkan.

Tidak hanya permasalahan sosial yang dihadirkan di bab ini, tapi juga ada permasalahan politik yang ditimbulkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1917 pemerintah Hindia Belanda menjanjikan akan membuat “Volksraad” atau “Dewan Rakyat” yang mana bertugas sebagai penasihat kekuasaan legislatif. Keputusan ini sangat mengecewakan tokoh pergerakan rakyat pada waktu itu, karena yang mereka cita-citakan adalah dewan legislatif yang sungguh-sungguh. Dalam tahun yang sama pemerintah Hindia Belanda juga ingin menginisiasi berdirinya gerakan “Indie Weerbaar”, gerakan ini merupakan milisi “bumiputra” untuk mempertahankan Hindia Belanda dari musuh-musuh luar. Tapi kebijakan ini ditentang oleh tokoh pergerakan kiri (Sneevliet dan Tjipto Mangunkusumo) karena dianggap menjadikan masyarakat Indonesia sebagai umpan peluru.

Wabah Pes

Masih di bab yang sama, disamping persoalan yang sifatnya nasional seperti permasalahan agraria, Volksraad, dan Indie Weerbaar, terdapat juga permasalahan lokal, yaitu penyakit PES di wilayah Semarang dan sekitarnya. Penyakit PES merupakan penyakit yang didapati dari hewan pengerat (terutama tikus). Dalam kasus di Semarang, wabah penyakit pes ini berasal dari perumahan kampung kumuh. Rumah-rumah yang ada dalam perumahan kampung kumuh terbuat dari bambu dan atapnya dari daun yang merupakan sarang tikus. Perumahan di gang-gang sempit, becek dan minim sinar matahari merupakan tempat tinggal bagi tikus-tikus yang menyebar penyakit itu. Ditambah lagi pelayanan kesehatan dan penyediaan nutrisi kepada masyarakat yang minim sekali diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Angka kematian dari tragedi kemanusiaan ini cukup tinggi, hampir 1000 jiwa (1917).

Dalam kegelisahan yang tak menentu dirasakan oleh masyarakat dan pemimpinya, akhirnya pemerintah Kota Semarang pada masa itu namanya Kotapraja mengambil langkah-langkah yang kurang tepat, yaitu dengan membongkar perumahan kumuh dengan memberikan waktu 8 hari untuk masyarakat berpindah. Tentunya waktu 8 hari bukan waktu yang cukup untuk masyarakat miskin mendirikan rumah dan berpindah. Kejadian ini akhirnya membuat Sarekat Islam Semarang melakukan agitasi, dan pada waktu itu didukung oleh masyarakat kampung, walaupun akhirnya pemerintah menyediakan perumahan rakyat. Namun apalah daya sakit hati rakyat saat tidakan awal pemerintah yang kurang tepat sudah menjadi, lagi pula perumahan rakyat yang dibangun pemerintah Hindia Belanda karena ditekan berbagai organisasi masyarakat. Sejak itu gerakan-gerakan radikal revolusioner terus terjadi dan semakin matang.

Baca juga:  Narasi Alternatif Peristiwa G30S 1965’ melalui Film Senyap dan Jagal

Refleksi Hari Ini

Hari ini tidak kalah pentingnya dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Ulasan demi ulasan sudah dibahas dalam beberapa alinea di atas. Sekarang waktunya penulis mencoba melakukan korelasi pengulangan untuk mencoba menyesuaikan hal yang dulu terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dengan Pemerintah Indonesia hari ini. Misalnya beberapa waktu yang lalu protes teman-teman pemuda Papua yang menyuarakan anti rasisme karena perlakuan rasis aparat Negara terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang narasinya hampir sama seperti Semaoen dan kawan-kawan yang pada itu masih muda ketika menentang pemerintahan Hindia Belanda yang sewenang-wenang.

Begitu pun masyarakat hari ini yang menentang perampasan tanah atas ruang hidup mereka; kendeng, tumapang pitu, taman sari dan lain-lain yang aktor kejahatannya adalah pemerintah dan pemodal, yang lagi-lagi narasinya hampir sama dengan masyarakat desa yang membakar kebun-kebun tebu sebagai bentuk protes atas ruang hidup dan keberlangsungan hidupnya.

Dan yang terakhir kita lihat belakangan ini bagaimana pemerintah mengatasi wabah Covid-19? Sangat ceroboh sekali. Negara dengan segala alat kelengkapannya seharusnya mampu lebih hati-hati dan tepat dalam bertindak, tidak seruntulan dalam menanggapi permasalahan yang ada. Andai saja treatment awal pemerintah terhadap wabah Covid-19 ini tepat, penulis rasa wabah Covid-19 tidak separah sekarang memakan korban. Pemerintah harus lebih hati-hati ke depannya dalam bertindak, jangan sampai repetisi sejarah terhadap wabah itu terjadi karena rakyat sudah bosan dilakukan sewenang-wenang.

 

Penulis: Hari Akbar Apriawan

Editor: M Nurholif Amin

 

Bagikan:
398