Pada rentang waktu ahun 2012-2013, ada sekitar 7.000 kasus yang bermunculan terkait dengan kekerasan seksual. Dalam artian lain, setiap 3 jam sekali, setidaknya ada 2 perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual setiap harinya. 2.000 di antaranya, kekerasan seksual yang dialami perempuan itu terjadi di ranah publik. Masih berlanjut lagi, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, sebanyak 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2019.

Lalu, pada tahun 2020, di mana sedang terjadi pandemi virus Covid-19, ada 461 kasus yang 258 di antaranya adalah,kasus Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Saat orang-orang mengira rumah adalah benteng teraman dan ternyaman, nyatanya tidak semua berpikir begitu. Dengan adanya tekanan sosial di masa pandemi, dan juga tekanan ekonomi, tak selalu keadaan di rumah menjadi harmonis dan aman, terutama bagi perempuan. Lalu bagaimana dengan media yang tidak meliputi kasus-kasus tersebut?

Dengan tidak melapornya korban dan banyaknya orang yang menghalangi dengan alasan “Aib keluarga.”. Kasus yang bertebaran di berbagai daerah ini menjadi tidak terlihat bagi banyak masyarakat, dan faktor ini disebut sebagai Internal Patriarchy. Selain itu, media biasanya menstigmakan sang korban dengan kata-kata yang merendahkan, sehingga tampak sang korban benar-benar tak memiliki kuasa akan dirinya sendiri seperti. “Tak berdaya”. “Menyerahkan”, bahkan “Pasrah”.

Tapi, tak melulu bungkamnya korban dikarenakan oleh sistem patriarki. Sistem hukum kita pun masih sangat lemah terhadap pembelaan kepada korban kasus kekerasan seksual. Proses hukum yang seharusnya mengadili pelaku, sering kali menstigmakan korban dan membuka pengalaman seksual korban, bukannya memfokuskan pada kasus yang tengah dibahas. Lebih parahnya, banyak sekali kasus yang tidak mencapai ke meja hijau karena tidak ditindak lanjutinya laporan korban oleh penegak hukum terkait.

Baca juga:  Sudah Tepatkah SEMA Mengeluarkan Maklumat?

Dikarenakan kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, Komisioner KPAI, Ai Maryati, mengatakan bahwa keadaan yang sudah menekan seperti ini, seharusnya menjadi alasan kuat untuk menjadikan pembahasan RUU PKS sebagai urgensi untuk segera disahkan, agar mencegah korban-korban selanjutnya atau menyelesaikan kasus yang tengah berjalan. Kita membutuhkan payung hukum yang dapat melindung korban perempuan, maupun laki-laki.

Lalu, sudah sampai mana proses RUU PKS?

RUU PKS menurut laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), mereka menilai bahwa RUU PKS mampu memberikan perlindungan terhadap korban sekaligus mencegah terjadinya kekerasan seksual yang dapat mengenai siapa saja.

RUU PKS, seperti yang disebutkan oleh Rika Rosviati (Juru bicara, Koalisi Ruang Publik Aman) adalah payung hukum untuk korban kejahatan seksual, yang disebut memiliki pengaruh hukum yang sangat kuat dan efektif. Selain itu, RUU PKS juga menuntut hak-hak korban pada negara yaitu; penanganan, perlindungan serta pemulihan.

Dalam draft pertama RUU PKS dijelaskan bahwa hak-hak tersebut meliputi dokumen penanganan, hak akan informasi dan perlindungan akan ruang lingkup korban, juga pemulihan secara psikis. Selain itu, RUU PKS juga, dapat mencegah adanya korban selanjutnya, sebut Rika Rosviati.

Namun, di mana ada perjuangan, di situ pasti ada hambatannya. RUU PKS memiliki jalan yang kasar dan terhalang. Berbagai komunitas atau perorangan menghalangi pengesahan RUU PKS. Seperti, Maimon Herawati, yang membuat petisi untuk menolak RUU PKS. Ia menganggap RUU PKS pro-zina, karena kurangnya hukum yang meliputi seks bebas. Saya menganggap ini sudah keluar konteks substansi dari RUU PKS sendiri. Karena RUU PKS sebenarnya meliputi kasus kekerasan seksual yang sudah jelas memaksakan kehendak seseorang tanpa adanya persetujuan.

Baca juga:  Aksi #MosiTidakPercaya: Saatnya Rakyat Berdaulat

Bukan hanya itu saja, ada sebuah komunitas yang menolak keras pengesahan RUU ini, dengan alasan bahwa RUU PKS pro-LGBT. Hal ini mereka ungkapkan karena terdapat kata “Hasrat” pada draft RUU PKS, dalam kalimat “memaksakan hasrat seseorang.” yang sebenarnya dimaksudkan sebagai memaksakan keinginan seseorang mencapai persetujuan. Namun, mereka mengartikan ini sebagai sebuah orientasi seksual. Walau, memang sebenarnya RUU PKS juga memayungi siapapun tanpa adanya diskriminasi.

Tentu menimbang urgensi yang diperlukan secepatnya agar tercapainya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. RUU ini adalah “penyelamat” besar bagi kita semua jika disahkan secepatnya. Bukan hanya bagi para perempuan tapi, juga bagi laki-laki dan semua ras tanpa pandang bulu.

#SahkanRUUPKS

#Suarakan adalah Rubrik baru Parmagz Paramadina yang bertujuan untuk mewadahi dan memberikan ruang kepada khalayak untuk menulis dan membagikan gagasan, perspektif, pemikiran, dan perasaan mengenai kondisi pribadi maupun sekitar yang dialami saat-saat belakangan ini.

Bagikan:
107