Pada tanggal 08 Oktober 2020, terjadi puncak aksi massa buruh dan elemen masyarakat yang dipusatkan di Jakarta terkait pengesahan UU Omnibus Law. Aksi tersebut juga serentak dilakukan di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Perwujudan ketidakpuasan rakyat pada di sahkannnya RUU menjadi UU omnibus Law oleh parlemen di DPR RI.  Berlandaskan butir pengamalan dari sila ke-tiga pancasila yang berbunyi  “Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan”. rakyat bahu membahu turuun ke jalan dan memperjuangkan keadilan atas penindasan melalui pengesahan RUU tersebut yang tidak demokratis.

Di tengah keriuhan aksi rakyat untuk mendapatkan kepastian keadilan, pihak kampus seakan “tuli”, terkesan kurang bersimpati apalagi berempati pada rakyat kelas bawah. Seyogyanya sebagai civitas akademika sudah selayaknya harus lebih peka terhadap isu-isu bangsa. Terlebih isu-isu urgent yang dengan begitu jelas sangat menyengsarakan rakyat.

Serikat Mahasiswa (SEMA) yang diperuntukkan sebagai wadah mahasiswa Paramadina terlihat lamban dalam mengambil langkah. Sangat disayangkan sikap SEMA yang baru mengeluarkan maklumat melalui akun Instagram pada hari H. SEMA dalam maklumat tersebut justru hanya memilih mosi tidak percaya terhadap pengesahan RUU Omnibus Law, dengan akan menempuh jalur Judicial Review lewat MK dengan berkolaborasi lintas BEM. Sebagai representative mahasiswa Paramadina, SEMA seakan kurang aspiratif menghadapi issu. Seharusnya SEMA lebih tegas dalam mengambil keputusan dan harus menjalankan fungsi koordinasinya kepada mahasiswa Paramadina secara luas, dalam artian lain, SEMA juga memberikan ruang bagi mahasiswa Paramadina untuk sama-sama berkolaborasi dalam menanggapi isu ini. 

Keputusan dan pengeluaran maklumat yang begitu cepat tanpa adanya kajian akademis yang jelas, membuat hasil maklumat tersebut bersifat belum matang. Apalagi ternyata,  sehari setelahnya pada tanggal (09/10) dikutip dari Tirto.id, diketahui “Paramadina” tercatat sebagai salah satu kampus swasta dengan rektornya yang termasuk dari 12 rektor  perguruan tinggi dalam anggota Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) untuk Konsultasi Publik Omnibus Law. 

Satgas membantu penyusunan RUU Omnibus Law, yang wujudnya berupa UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Ke-12 rektor itu termasuk dari 127 anggota Satgas Omnibus Law, yang juga berasal dari perwakilan kementerian/lembaga dan pengusaha. Apakah hal tersebut yang menjadikan SEMA kita ragu dalam mengambil langkah? Apakah hanya dengan mengeluarkan maklumat SEMA akan menjawab keresahan mahasiswa dalam menghadapi permaslahan yang sudah sangat jelas ini? 

Mulai saat ini, SEMA harus segera menentukan langkah pastinya dalam menghadapi polemik yang sudah sangat meresahkan ini. Tidak hanya bagi kita sebagai rakyat Indonesia yang nasibnya digadai karena disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Melainkan juga sebagai mahasiswa Paramadina yang ternyata rektornya turut menjadi Satgas UU yang bermasalah dan menyengsarakan rakyat.

#Suarakan adalah Rubrik baru Parmagz Paramadina yang bertujuan untuk mewadahi dan memberikan ruang kepada khalayak untuk menulis dan membagikan gagasan, perspektif, pemikiran, dan perasaan mengenai kondisi pribadi maupun sekitar yang dialami saat-saat belakangan ini.

Bagikan:
Baca juga:  Aksi #MosiTidakPercaya: Saatnya Rakyat Berdaulat
59