Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus LaW (Cipta Lapangan Kerja) sedang dibahas oleh pemerintah di tengah Wabah, kabar mengenai ditariknya pembahasan tentang ketenagakerjaan oleh pemerintah belum cukup untuk menjadikan alasan tidak menolak RUU tersebut, sebab ada yang hampir luput dari pengamatan khalayak umum selain isu perburuhan ternyata terdapat pula RUU yang akan mengatur tentang Pertanahan yaitu yang akan mengubah norma yang berlaku dalam UUPA (Undang-undang Pokok Pokok Agraria) thn 1960. Yaitu tentang Hak Guna Usaha yang akan diperpanjang Hingga mencapai 90tahun masa pakai, dan ini sangat jauh dari semangat UUPA tentang tanah sebagai hak atas rakyat yang nantinya akan diberikan kepada para investor melaui HGU yang masa pakainya melebihi aturan Jaman Kolonial. Sebagai perbandingan pada jaman kolonial aturan serupa yaitu ‘Domain Verklaring’ hanya memberika Hak Guna Usaha selama 75 tahun. 

Selain itu janji saat mediasi dengan perwakilan massa aksi pada Kamis (16/7) Juli lalu  untuk tidak membahas RUU tersebut dalam masa reses pun dilanggar oleh pemerintah & DPR. Terpantau pembahasan masih dilaksanakan ketika DPR memutuskan untuk Reses pada tanggal (16/7) lalu pada tanggal (22/7) Baleg DPR tetap melanjutkan pembahasan Omnibus Law yaitu terkait Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan berusaha

Sebelumnya untuk meyakinkan massa aksi yang menolak RUU Omnibus Law perwakilan DPR menyatakan bahwa jika terjadi pembahasan pada masa reses maka itu akan menyalahi aturan. Ujar Dewi saat menyampaikan hasil mediasi seperti yang dilansir Kompas

Lembaga negara yang harusnya mewakili kepentingan rakyatnya nampaknya harus tunduk dan patuh terhadap segelintir orang yang ingin memaksakan aturan yang akan melancarkan keinginan busuknya salah satunya untuk menguasai hal yang paling esensi dari hajat hidup orang banyak, yaitu Tanah. KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR kongkalikong untuk menyusupkan beberapa aturan dari RUUP (yang telah dibatalkan melalui tuntutan massa aksi pada 21 September lalu ke dalam RUU Omnibus Law, beberapa contoh telah disebutkan di awal. Berikutnya adalah Pembentukan Bank Tanah (BT) pembentukannya dalam rangka untuk mempercepat proses pengadaan tanah untuk; infrastruktur. Selain itu dalam dalam rilis pers KPA pada (20/2/2020) menyatakan bahwa “Pemerintah menambahkan kepentingan investor tambang, pariwisata dan kawasan ekonomi khusus ke dalam kategori pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum, agar proses pengadaan tanah semakin mudah melalui Bank Tanah.”  

Omnibus Law untuk siapa?

Entah untuk apa dan siapa Lembaga negara bekerja membuat aturan-aturan tersebut karena penolakan sudah sangat jelas dilakukan baik melalui demonstrasi hebat maupun secara akademis melalui kajian-kajian Lembaga-Lembaga atau para Individu yang ahli telah mengkritisi Rancangan Omnibus Law tersebut.

Berikut adalah daftar beberapa pihak yang terlibat dalam mengkritik ataupun menolak Rancangan UU Omnibus Law, yang Pertama ada Koalisi masyarakat sipil yaitu; 

GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) yang di dalamnya merupakan gabungan beberapa Organisasi Buruh dan masyarakat sipil serta mahasiswa.

Ormas Keagamaan terbesar di Indonesia pun ikut menolak yaitu; NU dan Muhammadiyah sepakat untuk menolak Omnibus Law yang saat ini sedang gencar dibahas oleh DPR yang entah mewakili siapa. 

Tak hanya itu dukungan juga datang dari PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia ) dan Peradah Indonesia ( Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia ). 

Tidak hanya itu penolakan gencar disuarakan di berbagai daerah sebagai contoh seperti di Jogja denga aksi #gejayanmemanggil dalam aksi terbarunya pada tgl 14/08/20 bertepatan dengan Pidato Tahunan Jokowi,  mendapatkan represi oleh massa yang tidak dikenal dan hal itu dibiarkan oleh polisi yang berada di TKP. Lalu di Bandung massa aksi berhasil menduduki gedung DPRD Jawa Barat sebagai bentuk penolakan nya terhadap RUU tersebut dan akan masih banyak lagi mungkin hingga tuntutan mereka akan benar-benar dituruti yaitu mencabut RUU Omnibus Law agar tidak dilanjutkan prosesnya. 

Terlihat jelas bahwa representasi dari mereka yang menolak merupakan dari mayoritas masyarakat Indonesia yang bernaung di dalam berbagai organisasi tersebut, lalu pemerintah tetap bersikukuh menyatakan bahwa Omnibus Law telah didukung oleh masyarakat padahal dalam faktanya bahwa pihak yang mendukung hanya datang dari perwakilan pemerintah  dan DPR yang memang berlatar belakang Pengusaha atau birokrat korup,  belakangan ada pihak yang menggunakan jasa influencer untuk mengkampanyekan isu ini namun karena dapat kritikan banyak dari netizen akhirnya beberapa dari mereka mengklarifikasi bahwa ia telah menyesal karena telah mendukung aksi kampanye tersebut walaupun dalam klarifikasi nya mereka mengaku bahwa tidak diberitahu oleh pihak sponsor bahwa itu merupakan kampanye tentang Omnibus LAW. 

Masyarakat Adat yang tidak terlihat

Baca juga:  Aksi #MosiTidakPercaya: Saatnya Rakyat Berdaulat

Citra yang ditampilkan oleh sosok Jokowi dalam setiap Pidato Kenegaraan dirinya dengan menggunakan ragam Pakaian Adat daerah untuk menghargai masyarakat adat nampak berlawanan dengan kebijakannya yang akan berlaku dalam Omnibus Law. Melalui rilis pers KPA menyebutkan bahwa Omnibus Law akan menerapkan aturan baru terkait penetapan Hutan nantinya hanya melalui citra Teknologi dan  Geografis tidak melibatkan masyarakat asli yang berada disekitar hutan, hal itu akan mengakibatkan masyarakat asli yang tinggal disekitar hutan akan tergerus karena mereka tidak dilibatkan dalam kebijakan untuk menetapkan batas hutan dan hutan adat untuk mereka tinggal.

Masyarakat yang memang telah turun temurun tinggal atau menetap di dalam hutan akan sangat terancam terusir dari tanah kelahirannya  bila Omnibus Law tetap akan disahkan sementara perlakuan yang berbeda terhadap para pemodal yaitu  perlakuan eksklusif untuk para pemodal akan difasilitasi oleh negara dalam RUU Tersebut melalui Bank Tanah yang akan memberikan HGU selama 90 tahun dan tanpa harus memenuhi AMDAL serta tanpa melibatkan Masyarakat yang akan terdampak hingga hilangnya sanksi ‘tanah terlantar’ yang akan menghapus pemegang HGU untuk diberikan kepada masyarakat setempat. 

Konflik horizontal antara Negara, Korporasi & Polisi vs Masyarakat adat 

Sehari setelah Jokowi mengenakan pakaian adat yang berasal dari Nunkolo, Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur kabar tergerusnya masyarakat adat Pubabu, Besipae TTS, NTT. Mereka harus angkat kaki dari tanah leluhurnya informasi tersebut ramai di media sosial berawal dari sebuah akun @Soliper_SP yang membuat utas tentang kegiatan penggusuran paksa yang dilakukan terhadap warga adat yang mendiami hutan adat Pubabu. Utas tersebut berisi foto dan video serta kronologis singkat tentang tindakan represif anggota brimob, masih dari utas yang sama juga menampilkan video seorang perempuan adat Pabubu yang sedang menyanyikan lagu haru yang dinyanyikan sambil tersungkur di tanah dan menahan tangis, “Lebih baik kami mati, kita sudah siap sedia bersama injil mulia. Marilah kita semua, berjuanglah bersama“ adalah sepenggal lirik dari lagu yang ia nyanyikan di depan beberapa personel brimob yang sedang berdiri sambil menempelkan tangannya di pinggang. 

Penggusuran itu ditengarai merupakan buntut dari konflik yang berkepanjangan oleh Dinas Kehutanan & Peternakan dengan masyarakat adat terkait kepemilikan hutan adat Pabubu yang sebelumnya memang dikontrak dari masyarakat adat oleh Dinas Peternakan untuk kegiatan intensifikasi peternakan. Namun setelah kontrak yang berdurasi selama 25 tahun dari 1987 yang berakhir pada tahun 2012, masyarakat adat Pabubu menolak untuk menambah masa kontrak dengan pihak dinas peternakan dengan alasan demi menjaga hutan mereka agar tidak rusak atas nama proyek dan pembangunan.

Tidak hanya itu KPA mencatat dalam kurun waktu 2019 saja terjadi 279 konflik agraria  seluas 734,239,3 Ha yang berdampak pada 109.042 KK mirisnya itu terjadi sebelum adanya omnibus law, dan jika RUU tersebut disahkan akan menambah kemungkinan konflik agraria di masyarakat karena RUU tersebut berisi aturan yang akan mempermudah perampasan lahan atas nama pembangunan ataupun investasi. 

Kembalikan mandat

Baca juga:  Tarik Ulur Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Sesksual

Fraksi Rakyat Indonesia yang merupakan gabungan dari bermacam organisasi masyarakat sipil melalui perwakilannya yaitu Nining Elitos mengatakan “Omnibus Law akan menghancurkan demokrasi politik, ekologi, dan tatanan hukum yang ada, menurutnya RUU Ciptaker tersebut hanya akan menjadi alat untuk kepentingan oligarkis yang saat ini memegang jabatan publik yang juga mempunyai kepentingan golongannya para pemodal agar dapat mengeksploitasi baik kekayaan alam ataupun tenaga kerja yang akan dapat dijamin dengan RUU tersebut.”

Dalam negara demokrasi bahwa rakyat yang memegang penuh kekuasaan serta legitimasi kuat untuk mereka yang akan menjalankan roda pemerintahan dan berhak juga untuk mencabut hal tersebut. Namun dalam praktiknya para elite hanya berupaya bermanis bibir jelang pemilihan untuk mendapatkan legitimasi berkuasa dalam periode tertentu, dalam hal ini rangkaian pembuatan RUU Omnibus Law mengabaikan rakyat sebagai pemegang daulat tertinggi yang dalam hal ini telah jelas-jelas menolak RUU tersebut disahkan karena memang tidak dilibatkan sejak awal pembahasan dan hanya melibatkan para pemodal yang sejak awal memang bernafsu dalam kepentingan RUU tersebut.

Lalu apakah mereka yang tengah mengemban mandat akan mengembalikan kedaulatan pada rakyat? Atau mungkin tindakan otoriter yang akan dijalankan dengan tetap melanjutkan RUU Omnibus Law Ciptaker tersebut

#Suarakan adalah Rubrik baru Parmagz Paramadina yang bertujuan untuk mewadahi dan memberikan ruang kepada khalayak untuk menulis dan membagikan gagasan, perspektif, pemikiran, dan perasaan mengenai kondisi pribadi maupun sekitar yang dialami saat-saat belakangan ini.

Bagikan:
100