Kamis (08/10/2020) Rakyat Indonesia bergelora menyuarakan haknya yang telah digerogoti oleh kaum bandit borjouis yang kongkalikong dengan para penguasa. Hampir diseluruh wilayah Indonesia menggelar aksi menuntut agar dicabutnya UU Cipta Kerja/Omnibus Law. Seluruh elemen masyarakat berbaur memnuhi jalan-jalan raya di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bandung, Bogor dan hampir merata di tiap daerah.

Mereka menuangkan kekecewaannya terhadap pemerintah dan wakilnya di parlemen karena telah bermufakat jahat untuk mengesahkan Omnibus Law. Beberapa aksi diwarnai bentrok dengan aparat keamanan di lapangan, hal itu ditengarai karena massa aksi dihadang untuk mencapai titik lokasi tujuan akhir dan menemui perwakilan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Beberapa orang dari massa aksi mendapatkan perawatan medis karena mendapatkan serangan gas air mata atau pun tindakan represif lainnya. Di Jakarta, massa Aksi gagal mencapai Istana Presiden karena hadangan polisi, timbul kericuhan menuntut agar mereka dibiarkan mencapai Istana.

Mereka yang ikut dalam aksi adalah mereka yang ingin menyuarakan agar hak-hak mereka yang kini tengah dikebiri melalui Omnibus Law dapat mereka rebut kembali. Menggunakan cara itulah para pelajar serta masyrakat sipil bersama Serikat Buruh dan Juga Aliansi Mahasiswa memenuhi jalan raya menuju singgasana bandit berbaju penguasa. Namun dalam perjalanan mereka menyuarakan aspirasinya, mereka dihadang oleh apparat kepolisian agar mereka tidak bisa menyentuh tubuh Istana Negara. Para penguasa yang tercitrakan dekat dengan rakyat pun tidak menemui mereka untuk mendengar tuntutan dan aspirasinya.

Foto: Parmagz/Pikri Alamsyah

Disfungsi media

Perlu diketahui bahwa Omnibus Law tidak hanya sekadar mengebiri hak-hak buruh dengan memangkas pesangon mereka, Pasal Omnibus juga akan menjadi payung hukum bagi mereka yang akan merampas tanah atas nama pembangunan dan bisnis dengan mudah. Namun sayangnya media tidak menghadirkan narasi tersebut sebagai bagian yang krusial bagi rakyat dan juga masyrakat adat. Itu tertuang dalam dimasukannya draft RUU Pertanahan yang berhasil ditolak oleh masyarakat melalui gelombang besar demonstrasi pada September tahun lalu.

Baca juga:  Sudah Tepatkah SEMA Mengeluarkan Maklumat?

Media tidak menjalankan fungsinya dengan baik dalam menyampaikan informasi terkait penolakan Omnibus Law, Media Televisi nasional cenderung memberikan stigma terhadap aksi penolakan dengan memberikan label “unjuk rasa anarkistis”. Label yang diberikan media seolah mendiskreditkan aksi penolakan yang memang merupakan aspirasi seluruh elemen masyarakat menjadi sebuah aksi yang penuh kekacauan.

Dan dalam debat yang ditampilkan mereka cenderung mengaburkan informasi terkait apa yang tengah ditolak, memberi ruang pada mereka yang selalu saja mengalihkan isu Omnibus Law yang sangat mengebiri hak-hak buruh, dan juga rakyat banyak menjadi perdebatan tentang Pasal-pasal UMKM. Jelas itu adalah sebuah upaya mengalihkan isu pengurangan jumlah pesangon buruh yang hampir setengah dari yang sudah ditetapkan di UU 13 thn 2003.

Dan terlihat jelas bahwa mereka yang mendukung Omnibus Law, hanya dari Perwakilan Pemerintah dan juga elit pengusaha yang tentunya ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal dari pengurangan hak-hak pekerja. Sangat jelas penolakan dari perwakilan buruh tentang pengurangan pesangon dan juga hak lain-nya. Namun mereka tetap tidak didengar hingga akhirnya suara mereka harus memenuhi jalanan dengan turun aksi, dan itu merupakan satu-satunya cara agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak mereka yang selalu saja ingin dikebiri oleh kelas borjuis yang bersenggama dengan para penguasa bermental bandit tersebut.

Tetapi televisi nasional kurang memiliki empati dengan memberikan stigma “demonstrasi anarkistis”. Padahal merekalah yang harusnya disuarakan karena tempat mewadahi suara kepada para wakilnya kini sudah dirusak oleh kelompok oligarki rakus yang berlindung di bawah ketiak penguasa.

Anehnya perwakilan pemerintah melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyatakan pernyataan yang tidak memiliki empati rakyat yang telah membayar gajinya melalui pajak, ia menyatakan melalui media nasional bahwa aksi yang sedang berlangsung merupakan aksi yang ditunggangi dan dirinya juga menyampaikan bahwa dia mengetahui siapa dalang di balik aksi tersebut.

Baca juga:  Reinkarnasi Orba dalam UU Cipta Kerja

Pernyataan itu direspon oleh Agif Al-Aqsha pengacara HAM yang menanggapi pernyataan Menko Perekonomian itu sebagai hinaan terhadap para pemuka agama yang telah jelas-jelas menolak Omnibus Law dan juga menghina jutaan rakyat yang turun ke jalan.

#Mositidakpercaya & Saatnya Rakyat berdaulat

Mosi tidak percaya terhadap pemerintah maupun DPR memang selayaknya dilayangkan melihat bagaimana sikap mereka yang tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat kini menuntut agar Presiden dan wakilnya untuk segera turun dan membubarkan kabinet Kerja II serta membentuk presidium pemerintahan transisi agar aspirasi mereka tentang pencabutan Omnibus Law dapat terlaksana serta mendirikan pemerintahan transisi agar terlepas dari cengkraman oligarki.

Gerakan yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia sangat penting agar menjadi landasan membentuk pemerintahan transisi, yang tentunya berdasarkan aspirasi kelas pekerja yang selama ini tertindas oleh kelas penguasa melalui kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan para pemilik modal.

Dan mereka kelas borjuis yang hanya berjumlah 1% itu akan selalu berusaha mencari cara untuk mengeruk keuntungan dari kelas pekerja yang dapat disaksikan dari pemerintahan sekarang yang korup dan tidak berpihak kepada rakyat kelas pekerja.

Sudah saatnya rakyat berdaulat, dan mendirikan rezim baru yang bebas dari unsur-unsur oligarki dalam pemerintahannya serta membangun parlemen yang mewakili aspirasi rakyat kelas pekerja maka keniscayaan masa depan yang sejahtera akan tercapai melalui itu. Perubahan itu telah terlihat dari gerakan rakyat saat ini dan terus mengawasi dengan kontrol ketat agar cita-cita rakyat yang sejahtera tidak lagi dikebiri.

#Suarakan adalah Rubrik baru Parmagz Paramadina yang bertujuan untuk mewadahi dan memberikan ruang kepada khalayak untuk menulis dan membagikan gagasan, perspektif, pemikiran, dan perasaan mengenai kondisi pribadi maupun sekitar yang dialami saat-saat belakangan ini.

Bagikan:
60