Penggusuran Paksa Rusun Kampung Susun Bayam: Perjuangan Warga dan Dampaknya

Aparat yang terlibat dalam penggusuran ini meliputi Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, Satpol PP, TNI, dan keamanan dari PT Jakarta Propertindo (JakPro), pengembang Jakarta International Stadium (JIS).

Kampung Susun Bayam sebelumnya merupakan tempat tinggal bagi warga Kelompok Petani Madani. Warga telah berjuang sejak 2008 hingga 2017 tanpa ruang hidup yang layak. Pada 2018-2019, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Anies Baswedan, memberikan kesempatan kepada warga untuk menata kembali kehidupannya dengan membangun Kampung Susun Bayam sebagai bentuk tanggung jawab atas penggusuran untuk pembangunan JIS pada 2019.

Namun, setelah masa pemerintahan Anies Baswedan berakhir, pihak terkait seperti JakPro mulai mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Warga tidak mendapatkan kunci rusun yang dijanjikan dan mengalami intimidasi berkelanjutan oleh aparat. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei 2024, aparat masuk ke area KSB sekitar pukul 10.00 WIB, menyebabkan ketegangan hingga siang hari. Akhirnya, perjanjian dibuat antara warga dan perusahaan dengan saksi dari pihak kepolisian.

Dalam perjanjian tersebut, warga menuntut pemenuhan kebutuhan dasar dan tempat tinggal yang layak selama masa mediasi dengan Komnas HAM yang masih berlangsung. Mereka juga menuntut pembebasan Furqon (46), yang ditangkap secara paksa oleh Polres Jakarta Utara pada 2 April 2024. Meskipun perjanjian menyebutkan bahwa warga baru boleh mengosongkan rusun setelah Furqon tiba di Kampung Susun Bayam, pengosongan paksa dilakukan sebelum Furqon tiba.

Sekitar pukul tujuh malam, Furqon dibebaskan setelah ditahan selama 49 hari di Polres Jakarta Utara. Warga kemudian meninggalkan Kampung Susun Bayam dan pindah ke hunian sementara di Jl. Kerapu 10, Pergudangan Kerapu 10, RT 9/RW 1, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pasca penggusuran, warga membutuhkan bantuan logistik dan medis untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis.

Warga akan tinggal di hunian sementara hingga rusun di Tanjung Priok yang digagas oleh Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, selesai dibangun. Rencana pembangunan rusun baru ini telah memicu konflik kembali di Kampung Bayam pada awal tahun 2024, dengan Pemprov DKI Jakarta mengklaim bahwa wilayah Kampung Bayam secara historis milik pemerintah, meskipun warga telah tinggal di sana sejak 1980-an.

Meskipun Gubernur Anies Baswedan telah meresmikan Kampung Susun Bayam pada 12 Oktober 2022, janji tersebut belum terlaksana karena masalah perizinan, administrasi, tarif hunian, dan rencana pengalihan pengelolaan. Akibatnya, sebagian warga terpaksa tinggal di emperan dan lobi rusun tanpa listrik dan air bersih.

Upaya untuk menagih janji hunian di KSB tetap dilakukan, termasuk pra-mediasi dengan Komnas HAM pada 1 April 2024. Berdasarkan SK PT. JakPro nomor 110/UT0000/VIII/2022/0428 tertanggal 22 Agustus 2022, warga telah ditentukan sebagai calon penghuni Kampung Susun Bayam. Namun, hak mereka kini diabaikan, dan mereka tidak diizinkan menempati rusun yang seharusnya mereka tempati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *