Universitas atau jenjang pendidikan tinggi merupakan sebuah  lanjutan dari sebuah proses pendidikan kita selama 12 tahun di sekolah dasar.  Universitas tidak hanya sebuah proses prosedural yang dilewati seseorang, universitas merupakan sebuah inkubator kemanusiaan untuk menyiapkan manusia-manusia yang dapat merespon realitas dengan sikap reflektif dan solutif, bukan malah terasing dari realitas di tempat mereka hidup dan akhirnya hanya menjadi kolaborator terhadap hal-hal yang merugikan masyarakat, dalam hal ini ialah kaum buruh. Jika universitas tidak mampu memberikan sebuah wadah seperti itu, maka hilang sudah harapan terhadap mereka yang telah menempuh pendidikan tinggi untuk memperbaiki kehidupan yang sedang berjalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Perlu diketahui, bahwa realitas yang sekarang terjadi, bahwa saat ini pemerintah  sedang gencar menciptakan iklim industri yang ramah pada investor dan mengkesampingkan nasib buruh dengan mengeluarkan Rancangan Undang-undang Omnibus, atau Omnibus Law. Padahal, kondisi buruh sebelum digaungkannya Omnibus Law sudah sangat memprihatinkan, dikarenakan para pemilik modal masih saja melanggar aturan terkait perburuhan seperti jam kerja yang melebihi aturan yaitu 40jam/minggu banyak kita temukan pelanggaran tersebut dalam praktik industrial maupun sektor jasa.

Selain itu terkait upah para pekerja serta jaminan keselamatan para pekerja, dapat kita saksikan betapa buruk perlakuan terhadap tenaga kerja oleh mereka para pemilik modal yang menyebabkan akibat yang fatal seperti kematian, contohnya yaitu kasus terbakarnya sebuah pabrik petasan di daerah Industri Kosambi, Kabupaten Tangerang, ditemukan fakta bahwa para pekerja terjebak dalam pabrik tersebut dikarenakan aturan main sang bos dengan mengunci pintu utama pabrik ketika produksi sedang berjalan, dan tidak tersedianya APAR (Alat Pemadam Ringan) yang merupakan salah satu alat kelengkapan keselamatan di lokasi tersebut.  Akhirnya ketika terjadi kebakaran para pekerja tidak sempat menyelamatkan diri mereka sehingga memakan korban jiwa hampir seluruh pekerja yang berada di lokasi saat itu.  

Lalu ditemukan fakta bahwa pabrik tersebut juga memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur dan jaminan keselamatan para pekerja tidak berikan dengan baik dan menyeluruh. Itu membuktikan bahwa pemodal dapat melanggar aturan yang telah dibuat sedemikian rupa tanpa memperhatikan nasib para buruh yang telah bekerja hana untuk memuaskan dompet serta keuntungan mereka saja.

Lalu dengan adanya RUU Omnibus yang akan memberikan kelonggaran terhadap para investor terkait aturan tentang hak-hak buruh, seperti meluasnya Outsourcing System yang bisa dilakukan terhadap segala jenis pekerjaan yang sebelumnya hanya boleh dilakukan terhadap 5 jenis pekerjaan saja yaitu bidang usaha katering, security, cleaning service, transportasi dan pertambangan. Lalu juga hak pengganti ketika terjadi PHK yang hanya sebesar 6x upah/bulan lebih kecil dari yang sebelumnya yang diatur sebesar 9x upah/bulan hingga maksimal 18x upah/bulan.

Menurut saya, hal tersebut akan memperburuk kondisi buruh ketika aturan tersebut disahkan dan dijalankan karena akan mereduksi hak para buruh dari apa yang mereka dapatkan sebelumnya. Yang terpenting bagi Pemerintah adalah keran investasi mengalir deras ke dalam negeri dengan cara apapun termasuk mengorbankan hak-hak para pekerja, entah seperti apa nanti nasib buruh ketika RUU tersebut telah disahkan oleh pemerintah, mungkin para buruh akan semakin dekat menuju senjakalanya.

Mari kita perhatikan di dalam draf RUU yang akan dibuat pemerintah dan para kroninya dengan menggunakan embel-embel menciptakan lapangan kerja baru, ada poin krusial yang secara terang menjelaskan bahwa RUU tersebut dibuat dengan serampangan yang hanya mempertimbangkan keuntungan Investor dan megabaikan nasib buruh. Mari kita simak secara ringkas dan lengkap poin krusial tersebut yang saya kutip dari media tagar.id, poin tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Dihapusnya Upah Minimum
Baca juga:  Haruskah Kita Dibenci Negara untuk Mencinta seperti Veronica Koman?

Rencana pemerintah yang bakal mengatur sistem upah per jam secara otomatis akan menghilangkan sistem upah minimum. Hal ini akan menjadi preseden buruk kendati ada pernyataan yang menyebut buruh dengan jam kerja minimal 40 jam sepekan akan mendapat upah seperti biasa. Tetapi bagi buruh dengan jam kerja kurang dari 40 jam akan mendapat upah di bawah minimum. Rencana demikian hanya menjadi akal-akalan pemerintah saja. Sebab, tidak menutup kemungkinan dalam praktiknya pengusaha akan sangat mudah untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak lagi bekerja 40 jam.

  1. Fleksibilitas Pasar Kerja dan Perluasan Outsourcing

Dalam RUU tersebut juga bakal ada istilah baru yang akan dimasukkan yaitu fleksibilitas pasar kerja. Pengertian istilah tersebut ialah tidak ada lagi kepastian kerja dan pengangkatan status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Secara otomatis hal ini juga akan menjadikan jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing bakal diperluas, tidak lagi 5 jenis pekerjaan seperti yang berlaku saat ini, yakni Cleaning Service, Keamanan, Transportasi, Katering, Pemborongan Pertambangan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan bahwa masa depan buruh makin tidak jelas dengan adanya peraturan ini. “Sudah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya mudah kena PHK, tidak ada lagi jaring pengaman upah minimum, dan pesangon dihapus.” kata Iqbal dalam wawancaranya bersama Tagar.id.

  1. Tidak Ada Lagi Pesangon

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur besaran pesangon maksimal 9 bulan dan dapat dikalikan 2 untuk pemutusan hubungan kerja (PHK) jenis tertentu. Total bisa mendapat 18 bulan upah, bakal dihilangkan. Tidak hanya itu, juga terdapat penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon dan/atau penghargaan masa kerja. Ketentuan tersebut akan dihilangkan jika RUU omnibus law telah disahkan. Pemerintah dinilai memiliki rencana memangkas pesangon menjadi tunjangan PHK sebesar 6 bulan upah.

Perlu diketahui bahwa tiga poin di atas hanya lah sebagian kecil  poin yang kontroversial, saya hanya mengutip tiga poin tersebut untuk memudahkan pembaca dan menyesuaikan  opini yang ingin penulis sampaikan.

Peran Pimpinan Kampus dalam Menyikapi Omnibus Law

Baca juga:  Haruskah Kita Dibenci Negara untuk Mencinta seperti Veronica Koman?

Dalam dokumen Kepmenko 378 tahun 2019, disebutkan bahwa 12 rektor perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun swasta dilibatkan dalam tim satuan tugas Omnibus Law sebagai anggota. Dalam hal ini perguruan tinggi swasta diwakili oleh Rektor Universitas Paramadina & Rektor Universitas Kristen Indonesia. Terkait hal ini, saya ingin mempertanyakan peran pimpinan kampus swasta khususnya tempat di mana penulis sendiri aktif sebagai mahasiswa di dalamnya yaitu Rektor Universitas Paramadina.

Apakah dalam proses pembentukan RUU tersebut membawa nama pribadi atau membawa nama institusi di mana mereka mengabdi yaitu perguruan tinggi atau universitas yang mereka pimpin. Jika mereka melakukan hal tersebut dalam proses perancangan tersebut bukankah sebuah ironi jika universitas yang harusnya menjadi inkubator kemanusiaan malah berperan menciptakan sebuah produk hukum yang akan merugikan kelas buruh, sedang mereka adalah lapisan masyarakat berjumlah paling banyak, dan juga paling rentan untuk dieksploitasi. Akhirnya peran universitas malah ikut memperburuk ketimpangan dengan mendukung kemudahan kaum pemodal untuk terus mengeksploitasi para tenaga buruh dengan legal melalui Omnibus Law.

Menanggapi hal tersebut dengan sadar apakah saya sebagai penulis atau pun sebagai mahasiswa pantas untuk mengkritik Sebuah Rancangan Produk Hukum yang di mana pimpinan Kampusnya ikut terlibat dalam proses penyusunannya? Dengan ini pun saya memutuskan untuk mengkritisi serta menuntut peran pimpinan kampus tercinta agar memberikan pernyataan resmi dari pihak rektorat kampus terkait apa dan bagaimana peran kampus terhadap Omnibus Law atau RUU Cipta Lapangan Kerja ini.

Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Parmagz.

Bagikan:
368