Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah telah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Pengesahan Undang-undang ini merupakan pukulan telak bagi masyarakat Indonesia di situasi krisis seperti ini. Potensi bertambah buruknya keadaan sangat memungkinkan terjadi, melihat banyaknya penolakan setiap elemen terhadap Undang-undang Cipta Kerja dan pandemi covid yang tak kunjung reda.

Undang-undang Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibuslaw yang banyak menuai kritikan dari berbagai elemen terutama buruh, aktivis lingkungan dan aktivis Hak Azasi Manusia. Undang-undang ini banyak dikritik karena dinilai cacat prosedural maupun substansial. Setidaknya ada 12 catatan dari Fraksi Rakyat Indonesia atau FRI terkait undang-undang sapu jagat ini.

Menurut FRI, secara procedural undang-undang ini sangat minim partisipasi public karena dibuat secara tertutup dan mendaur ulang pasal-pasal yang inkonstitusional. Selain itu dalam penetuan satgas omnibuslaw ini sangat elitis dan tidak mengakomodasi elemen masyarakat yang terdampak akibat undang-undang ini. Terlebih undang-undang ini mengembalikan sentralisme kewenangan ke pemerintah pusat, yang mana hal ini mencederai semangat reformasi.

Secara substansi Undang-undang Cipta Kerja juga membuat kepala semakin kencang untuk bergeleng. Pasalnya, kehadiran undang-undang ini melegitimasi perusakan lingkungan, investasi rakyat dan masyarakat adat yang lebih ramah lingkungan serta mensejahterakan. Belum selesai dengan polemik lingkungan dalam Undang-undang Cipta Kerja ini, potensi percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bencana ekologis.

Senada dengan aspek lingkungan, aspek ketenagakerjaan pun juga tidak kalah runyamnya. Perbudakan modern lewat system fleksibilitas tenaga kerja dengan upah di bawah minimum, upah perjam kerja, dan perluasan kerja kontrak atau outsourcing. Lebih dari itu potensi pemutusan hubungan kerja masal juga jadi bagian menyeramkan dari undang-undang ini.

Dalam hal pendidikan, undang-undang sapu jagat ini juga mensistemasi pendidikan menjadi proses pembentukan tenaga kerja murah bagi industri yang memang sejalan dengan masifnya investasi. Undang-undang ini juga memperlebar celah korupsi akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat rakyat. Secara sistematis undang-undang ini mematikan petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, anak, dan kelompok rentan terdiskriminasi atas keyakinan, gender, dan seksual.

Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) juga menilai, undang-undang ini mengakibatkan perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat, serta kriminalisasi, represi, dan kekerasan terhadap rakyat. Lain sisi Negara memberikan kekebalan dan keistimewaan hokum kepada para pengusaha atau investor.

Hadirnya Reinkarnasi Orba

Reinkarnasi dalam ajaran Hindu, “Panca Sadha” adalah penjelmaan kembali secara berulang kali karena roh tetap hidup walaupun terleburnya badan, namun roh bisa masuk ke dalam bentuk badan yang baru. Seperti halnya Orde baru yang mati dengan reformasi, kini menjelma dan hidup kembali lewat Undang-undang Cipta Kerja ini.

Kita pernah merasakan bagaimana derasnya keran investasi yang dilancarkan Orba pada waktu itu. Narasi yang digaungkan pada masa Orba, hamper sama dengan narasi terbitnya undang-undang sapu jagat ini, yaitu: alih-alih stabilisasi gejolak ekonomi. Masih pada era orde baru, USAID mencatat dalam periode 1967 sampai 1971, pemerintah pada waktu itu membuka keran investasi untuk 428 investor asing dengan akumulasi investasi sebesar US$ 1,6 Miliar. Ditambah lagi liberalisasi sector  industri, pertanian dan pangan pada tahun 1983 sampai 1997, yang sampai sekarang proyeksi Negara maju ternyata masih dalam tahapan berkembang.

Setiap napas orde baru adalah kematian pada masanya. Pada waktu itu sejumlah Undang-undang seperti UU Pemodalan Asing, UU HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dan HPHH (Hak Pengusahaan Hasil Hutan) yang bertentangan dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria) menjadi tampilan muka Orde Baru yang korup, serta senang merampas ruang hidup masyarakat dan hak rakyat. Hal ini pun demikian sama seperti Undang-undang Cipta Kerja yang memberi celah korupsi, merampas  ruang hidup rakyat dan melegitimasi perusakan lingkungan serta mengenyampingan hak-hak masyarakat adat.

Ditinjau dari aspek pendidikan, orde baru sangat menekankan keterampilan dan indoktrinasi ideologi, jelas orientasinya buruh-buruh upah murah dengan cara kerja yang baik, mengingat pada waktu itu upah buruh murah adalah tawaran untuk investor. Lagi-lagi ini serupa yang tak sama, Undang-undang Cipta Kerja juga mengilhami sistemasi pendidikan untuk membentuk tenaga kerja dengan upah murah, ditambah dalil kampus merdeka, yang berorientasi pada pasar dan gaya magang yang lebih cocok dikatakan perbudakan.

Berbicara Orde Baru kurang lengkap rasanya tanpa membicarakan kekerasan aparat, gejolak sipil, serta renretan pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa pemerintahan Soeharto. Jelas potensi-potensi ini akan terjadi mengingat undang-undang Cipta Kerja sudah disahkan. Menurut Umar Murdi dalam Hukumonline.com pengaturan sanksi pidana bagi pengusaha adalah isu yang disoroti dalam aksi menolak Omnibus Law sesungguhnya membawa diskursus yang lebih spesifik mengenai hukum pidana.

Salah satu poin utama dalam undang-undang Cipta Kerja adalah perampingan 82 undang-undang menjadi undang-undang Cipta Kerja. Hal itu menjadikan sanksi pidana yang sebelumnya tersebar diberbagai undang-undang mesti diformulasi ulang agar koheren. Selain itu, reformulasi juga diperlukan dalam menegakan aturan administrasi yang ada. Tapi tentu saja, formulasi norma pidana semacam itu sebagai strategi utama dalam pengendalian social membutuhkan aspirasi yang selektif dan terukur. Jika elemen koersif dalam hukum pidana untuk penegakan peraturan tidak digunakan secara selektif dan terukur, akan menghasilkan ketidakadilan (Husak,2004)

Dewan Perwakilan Rakyat maupun Pemerintah mesti dihentikan dalam melakukan penjelmaan-penjelmaannya baik berupa orde baru maupun penjelmaan buruk lainnya. Walaupun dalam pendekatan fenomenologi dan teori evolusi kesadaran bisa disimpulkan bahwa reinkarnasi memang ada dan selalu terjadi sampai sang roh suci berada pada titik “Moksa”.

Di mana “Moksa” adalah kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, serta lepas juga dari putaran reinkarnasi. Reinkarnasi sudah jadi beban periodesasi pergantian pemimpin di Indonesia setiap lima tahunan. Nampaknya hari ini masyarakyat sudah merasakan reinkarnasi kedzaliman yang terus terproduksi akan berhenti. Sudah saatnya roh suci pada titik “Moksa” yang diidamkan masyarakat terjadi.

Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Parmagz.
Bagikan:
292