Jakarta, Parmagz – Kita baru saja menyelesaikan proses pemilihan umum (pemilu) yang menurut banyak ahli dianggap sebagai pemilu paling rumit di dunia. Dalam waktu kurang lebih sekitar 5 hingga 10 menit, kita harus memilih 5 calon: Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I (provinsi), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tinggat II (kotamadya atau kabupaten) –kecuali warga DKI Jakarta– dan terakhir anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam demokrasi, proses memilih pemimpin dan anggota dewan yang kita anggap mewakili kepentingan kita tentu saja merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam masyarakat yang begitu besar seperti Indonesia –bahkan di hampir semua komunitas negara– kita tidak mungkin menerapkan demokrasi langsung terus menerus ketika harus mengambil keputusan. Melalui pemilu, kita memilih orang yang akan mengerjakan tugas kenegaraan (seperti membuat kebijakan dan undang-undang) selama lima tahun.

Namun selama lima tahun yang akan berjalan, kita tentu saja tidak akan menutup mata atas kerja kenegaraan yang mereka lakukan. Kita tetap perlu terus memantau dan memberikan masukan agar kualitas kerja yang mereka lakukan tetap terkontrol, tidak sewenang-wenang dan juga tidak terjadi korupsi. Bagaimanapun, kita harus tetap ingat pesan Lord Acton, bahwa kekuasaan atau otoritas harus selalu diawasi. Jika tidak, maka bisa terjadi tindakan korup. Dalam hal ini demokrasi adalah mekanisme untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya tindakan korup.

Jika kita bertanya, apakah demokrasi akan betul-betul melahirkan sebuah kepemimpinan dan anggota-anggota dewan yang baik dan berkualitas? Jawabannya tentu saja tidak selalu. Secara normatif kita hanya bisa memastikan bahwa mekanisme demokrasi sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat dan mengecek langsung calon pemimpin dan calon anggota dewan yang mengajukan diri untuk dipilih. Dari mekanisme ini, terkadang kita mendapatkan pemimpin yang bagus, tetapi juga tidak jarang demokrasi menghasilkan pemimpin yang tidak cakap.

Mengapa? Pertama karena demokrasi itu sendiri bukan mekanisme yang menjamin lahirnya pemimpin yang baik. Ia hanya merupakan mekanisme pemilihan yang berasal dari partisipasi publik. Kedua, calon yang kita pilih juga bergantung pada mekanisme rekrutmen oleh pengusung, yaitu partai politik. Jika rekrutmen di internal pengusung sudah baik, maka kesempatan mendapatkan calon yang lebih baik semakin terbuka. Ketiga, proses demokrasi juga sangat bergantung pada cara publik memilih.

Dalam memerhatikan alasan yang ketiga ini, seharusnya, proses pemilihan para calon itu berlangsung secara rasional dan terbuka. Kita memilih orang yang dianggap paling mampu atau kapabel untuk mengerjakan tugas yang mereka inginkan. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat rekam jejak mereka selama ini.

Pertanyaannya, dalam konteks sekarang, ketika ruang publik sudah dipenuhi hoaks, fitnah dan kampanye hitam, apakah publik masih bisa mendapatkan rekam jejak seorang calon tanpa bumbu distortif itu? Ini menjadi tantangan paling serius yang kita hadapi saat ini. Ketika media sudah semakin maju, ternyata kita dihadapkan pada isi media yang semakin distortif. Memang tidak semua isi media –media sosial khususnya— seperti itu. Masih ada beberapa isi media yang bisa dipertanggungjawabkan.

Namun dalam musim pemilu seperti kemarin, bisa kita pastikan hampir sebagian besar isi media sosial adalah hoaks fitnah dan kampanye hitam. Dalam menghadapi kondisi seperti itu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebagai bagian dari publik, kita tentu saja harus berhati-hati dengan mengecek kebenaran informasi yang sampai kepada kita. Problemnya adalah hanya sedikit orang yang bisa melakukan proses verifikasi secara baik. Hal ini semakin sulit dilakukan ketika arus informasi yang distortif itu semakin deras dan tidak mungkin publik mengecek kebenaran semua informasi yang sampai kepadanya.

Pada titik ini demokrasi menjadi absurd. Demokrasi tidak lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk mengenal para calon yang akan dipilih secara terbuka dan valid. Kita tidak lagi bisa membedakan mana informasi yang benar dan manipulatif. Lebih menyedihkan lagi, semua informasi yang distortif itu ditelan oleh publik dan dijadikan landasan dalam memilih para calon pemimpin dan dewan dalam pemilu lalu.

Proses ini pada ujungnya akan memengaruhi kualitas demokrasi yang kita bangun. Pemimpin dan anggota dewan yang kita pilih, betapapun mereka memang tidak sempurna, semakin sulit dijamin kualitasnya karena pilihan publik lebih banyak didasarkan pada informasi-informasi yang distortif.

Lantas bagaimana kita memperbaiki kondisi ini agar kualitas demokrasi kita semakin baik. Tampaknya tidak cukup jika proses filter itu diserahkan kepada publik dengan mengandalkan proses verifikasi yang mereka lakukan. Mayoritas publik menelan mentah-mentah informasi yang mereka terima di media sosial.

Harus ada langkah yang lebih sistematis dan tegas dari pemerintah sehingga bisa mengunci terjadinya praktik manipulasi informasi secara luas. Jika sudah dipastikan terjadi paktik penyebaran informasi manipulatif secara sengaja tanpa ada permohonan maaf dan klarifikasi, pihak berwenang harus mengambil tindakan tegas dengan menghentikan itu dan memproses secara hukum.

Upaya ini tentu saja merupakan tugas besar dan berat, tetapi tidak bisa dihindari di masa depan agar kampanye tidak diisi oleh hoaks, fitnah dan informasi manipulatif lainnya. Upaya ini hanya merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita dengan memperbaiki arus informasi yang menjadi landasan publik dalam memilih. Sebagaimana sudah disinggung di atas, upaya untuk memperbaiki demokrasi juga perlu dilakukan oleh para pengusung calon. Partai politik harus dipastikan sudah memilih para calon terbaiknya berdasarkan kecakapan kerja dan integritasnya. Jika upaya ini sudah dilakukan toh kita juga tetap harus berbesar hati bahwa demokrasi memang tidak bisa menjamin melahirkan pemimpin yang betul-betul diharapkan.

Demokrasi hanya memberikan jaminan proses partisipasi publik dan rekrutmen calon yang bisa dibuat berkualitas. Selebihnya publik tetap harus melakukan kontrol dan pemantauan agar pemimpin yang dianggap berkualitas itu tetap terus berada pada jalur yang benar.

 

Dr. Sunaryo adalah dosen Program Magister Studi Islam Universitas Paramadina.

Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Parmagz.
Bagikan:
199