Jakarta, Parmagz – Baru-baru ini, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Firmanzah, PhD, disebut-sebut oleh Prabowo Subianto dalam pidato kebangsaan yang ia gelar di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/04) lalu. Dalam pidato kebangsaannya yang keempat tersebut, Prabowo memaparkan nama-nama yang menurutnya, akan membantu dalam pemerintahan yang akan ia jalankan, andai terpilih sebagai Presiden dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini.

Hal tersebut tentu menimbulkan banyak pertanyaaan bagi mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini. Fiz –sapaan akrab Firmanzah— disebut oleh Prabowo di urutan ke-25 dari 68 nama yang dibacakan pada pidato kebangsaannya. Dengan disebutnya Fiz sebagai calon pejabat oleh salah satu capres, maka timbulah persepsi tentang keberpihakan Fiz kepada salah satu kandidat presiden, sedang posisinya saat ini adalah sebagai pimpinan tertinggi Universitas Paramadina, sebuah lembaga pendidikan yang harusnya tidak partisan.

Dengan masuknya Fiz ke dalam kubu Prabowo-Sandi, maka netralitas Fiz sebagai pimpinan tertinggi kampus patut dipertanyakan. Apakah sikapnya yang mendukung Prabowo secara otomatis menjadi sikap kampus? Atau ini hanya dukungan personal darinya saja?

Tentu saya tidak terlalu gegabah untuk langsung menyikapi sikap Fiz adalah sikap kampus. Toh, selama masa kampanye tidak ada kampanye yang dilakukan rektor di dalam kampus. Tidak ada baliho atau spanduk yang terdapat foto Fiz menyatakan dukungannya kepada Prabowo. Saya juga tidak pernah didatangi olehnya untuk berjabat tangan, atau sekadar cipika-cipiki lalu diminta agar memilih paslon tertentu dalam Pilpres. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah, bagaimana sikap kampus jika pimpinan tertingginya ternyata salah satu pendukung paslon tertentu secara terbuka?

Prabowo setelah menyebut jabatan Fiz sebagai rektor Paramadina, ia menyatakan bahwa banyak juga rektor yang bergabung ke dalam tim mereka. Pernyataan Prabowo ini makin menjelaskan bahwa memang Fiz dalam kapasitasnya sebagai rektor, mendukung Prabowo-Sandi pada kontestasi Pilpres 2019 ini. Ditambah, Januari lalu (09/01), Fiz secara gamblang memuji visi misi Prabowo-Sandi saat diundang dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Secara personal, tentu Fiz boleh saja mendukung salah satu paslon, itu adalah haknya, dan juga hak seluruh masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan. Tetapi saya garisbawahi di sini, bahwa seharusnya sebagai rektor yang berada dalam hierarki tertinggi kepemimpinan kampus, Fiz harusnya bisa menahan diri untuk bergabung dengan salah satu kubu. Karena bisa kita lihat, Prabowo menyebut nama Fiz saat masih menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Memang tidak ada aturan hukum yang melarang, namun hal ini berkaitan dengan persoalan etika dalam dunia pendidikan.

 

Kisah Lama yang Terulang Kembali

Jika kita menarik garis dan melihat ke belakang, tentu hal seperti ini sudah pernah terjadi dalam lintasan sejarah kampus Paramadina. Pada tahun 2014, saat posisi rektor masih dijabat oleh Anies Baswedan. Ketika masih menjabat menjadi Rektor, Anies justru malah terjun menjadi juru bicara (jubir) pasangan calon presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Lawan Jokowi saat itu masih sama, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Saat paslon nomor urut 02, Jokowi-Jusuf Kalla, diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2014 dan dilantik sebagai Presiden dan wakil Presiden, Anies, akhirnya harus melepas jabatan rektornya, karena mendapat ‘hadiah’ menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Anies digantikan oleh Firmanzah pada tahun 2015.

Hal ini sedikit mirip dengan apa yang terjadi sekarang, bedanya ialah, Fiz bukanlah juru bicara dari kedua paslon, tidak juga masuk dalam struktur tim pemenangan salah satu paslon, akan tetapi namanya disebut oleh paslon 02 untuk diproyeksikan sebagai calon pejabat pemerintah kelak jika Prabowo dipercaya untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dalam hal ini, apa yang dilakukan Fiz maupun Anies untuk mendukung salah satu paslon tertentu tidaklah bermasalah secara hukum, karena memang belum ada aturan-aturan formal yang menyebutkan bahwa rektor harus netral, independen dan tidak partisan. Hanya saja memang kampus harus tetap steril dari kegiatan kampanye dan kampus juga tentunya harus menjaga independensinya sebagai lembaga pendidikan.

Tetapi, saya tekankan sekali lagi di sini, menurut saya, yang mereka lakukan tentulah dapat menjadi bumerang bagi nama baik kampus, bergabung ke dalam tim paslon tertentu ketika mereka masih menjadi Rektor, adalah tindakan yang bisa saja mencederai nama baik kampus. Netralitas dan independensi kampus pun akan dipertanyakan. Mereka harusnya bisa menahan diri dari godaan untuk masuk ke dalam tim masing-masing paslon saat menjabat menjadi rektor, dan harusnya lebih memetingkan kampus daripada politik praktis Pilpres.

Walaupun demikian, saya sedikit mengapresiasi Fiz yang kendati dirinya secara personal mendukung Prabowo, tetapi ia sama sekali tidak melakukan kampanye secara terbuka kepada civitas kampus untuk memilih paslon yang didukungnya. Fiz saya akui adalah seorang yang profesional, dan hal itulah yang meyakini saya bahwa memang Fiz mendukung paslon nomor urut 02 ini hanyalah secara personal saja.

Namun, saya mengkritisi tindakan Fiz yang membawa-bawa nama kampus yang ia pimpin dalam arena politik praktis. Menurut saya hal ini sangat tidak etis, selagi menjabat sebagai Rektor yang mana itu adalah posisi tertinggi di kampus, Fiz harusnya juga bisa menolak namanya dimasukkan dalam tim tersebut.

Karena kita bisa melihat sendiri, setelah Prabowo menyebut rektor Paramadina masuk ke dalam timnya, independensi kampus kita ini pun makin patut dipertanyakan, mau dibawa ke mana kampus Paramadina jika ternyata pimpinan tertingginya terang-terangan mendukung salah satu paslon? Fiz harusnya lebih bijak dalam menanggapi hal yang bisa saja membuat independensi kampus ternodai. Padahal dalam menyambut Pilkada DKI 2017, Fiz dalam audiensinya kepada Serikat Mahasiswa (SEMA) 2017, sangat menekankan perihal nilai-nilai independensi dan memastikan kampus netral, walaupun ada paslon gubernur DKI Jakarta saat itu yang merupakan mantan rektor.

Hal seperti ini harusnya bisa dilakukan lagi oleh Fiz, karena lembaga pendidikan harus bersifat netral dan independen. Secara personal, boleh dan sah saja jika Fiz mendukung salah satu paslon yang akan berkontestasi, tetapi, membawa gelar “Rektor Paramadina” inilah yang harus diklarifikasi oleh Fiz, karena kekhawatiran saya dan tentunya juga mahasiswa yang lain adalah: nama kampus yang akan dipertanyakan independensinya.

 

Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Parmagz.
Bagikan:
355