Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir sosok perempuan ini menjadi sorotan media ketika terjadi gejolak di Papua, yang merupakan reaksi dari aksi rasisme yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada tanggal 16 agustus 2019. Dengan alasan itu rakyat di Papua bergejolak meminta para pelaku rasisme untuk segera di proses hukum, namun dalam aksi penyampaian pendapat di Papua malah diwarnai kekerasan terhadap warga sipil yang ikut bersolidaritas dalam aksi demonstrasi tersebut. 

Hal itu dapat diketahui karena informasi yang dibagikan melalui akun twitter @VeronicaKoman, namun tentu saja informasi itu sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Negara melalui perangkatnya yang telah dulu melakukan pemblokiran akses internet di Papua. Dengan melihat hal yang telah dilakukannya membuat kita bertanya siapakah sosok perempuan yang berani sungguh berani melawan arus pemerintah itu? 

Sosok tersebut adalah Veronica Koman, seorang perempuan yang mendedikasikan masa muda nya untuk menjadi pembela kaum marjinal dan kini menjadi garda terdepan membantu sebagai pengacara HAM untuk penduduk dan masyarakat Papua. Veronica kini, hidupnya dalam pengasingan di Australia yang disebabkan oleh penetapannya sebagai tersangka dan didakwa dengan pasal berlapis salah satunya adalah UU ITE yang dalam penggunaan UU tersebut, dilakukan hanya sebagai ajang balas dendam atau diskriminasi terhadap individu atau kelompok resiko yang dalam hal ini bersifat kritis terhadap kebijakan negara, mengutip dari pernyataan Damar Juniarto saat di wawancarai oleh BBC Indonesia. Dan ia pun  memberikan tanggapan nya perihal  penetapannya sebagai tersangka dalam keterangan tertulis di mana ia menyebutkan bahwa polisi telah menyalahgunakan wewenang dan melakukan upaya kriminalisasi terhadap dirinya serta menganggap itu adalah upaya pengalihan isu terkait masalah yang sedang terjadi di Papua. 

Jika melihat latar belakangnya sebagai pengacara yang berpihak kepada kelompok minoritas dan marjinal, terhitung sejak tahun 2013 ia mulai aktif di LBH Jakarta dan menangani isu kelompok minoritas dan terpinggirkan. Dalam pendampingannya di Aceh, Veronica berhasil menggagalkan hukum jinayat, lalu pada saat kasus yang menimpa Ahok, ia sempat berorasi dalam aksi dan menyuarakan agar Ahok dibebaskan. 

Pada tahun 2015 ia pun pernah mendampingi dua mahasiswa Papua yang saat itu terjerat masalah hukum dalam aksi menuntut kebebasan berekspresi, sebelumnya ia pun terlibat aktif dalam gerakan #PapuaItuKita yang menyuarakan penyelesaian terkait kasus ‘Paniai berdarah’  pada tahun 2014. Dan setelah penetapan tersangka terhadapnya ia mulai menjadi bahan sasaran ‘trolling’ oleh akun-akun anonim atau buzzer. Aneh rasanya jika melihat rekam jejak dia dalam kegigihannya membela kaum minoritas dan tertindas seakan menguap oleh akun-akun buzzer anonim yang tidak bertanggung jawab serta mengutarakan kebencian hingga pelecehan verbal terhadapnya. Tentunya hal tersebut sangat buruk bagi iklim demokrasi di indonesia karena akan membuat siapapun yang berani menyampaikan informasi alternatif atau kritik terhadap negara dan perangkatnya akan berpikir ulang melihat resiko yang akan dihadapi nantinya. 

Respon Negara terhadap Veronica. 

Baca juga:  PGI Surati Jokowi, Gereja Duga Pendeta Ditembak TNI

Dalam tindakan yang tidak biasa tersebut yang diambil oleh Veronica untuk membela hak-hak bangsa Papua mendapatkan respon negatif dari Negara, sebelumnya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh negara melalui kepolisian Jawa Timur pada Agustus 2019,  tercatat melalui menteri Kemenkopolhukam Mahfud MD mengganggap data mengenai Korban kekerasan Aparat keamanan maupun pengungsi yang daerahnya terdampak Konflik bersenjata di Papua  yang diberikan timnya kepada Presiden Jokowi saat berkunjung ke Canberra, Australia. Mulanya Mahfud MD ditanyai oleh media terkait data tersebut dengan gegabah ia memberikan jawaban “Banyak yang mengirim surat kepada presiden, rakyat biasa pun mengirim surat ke Presiden, dan jika memang ada sampah aja kalau kayak gitu.”

Belakangan ia memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tentang hal tersebut bahwa ‘sampah’ yang disebutnya saat itu merujuk pada informasi terkait Veronica yang langsung menemui presiden untuk menyerahkan data-data itu kepada Presiden saat di Australia, ia berdalih bahwa ia berada di sana mendampingi Presiden dan tidak melihat Veronica Koman. Jika kita melihat respon negara mengenai hal terkait permasalahan Papua, sangat jelas sekali negara ini cenderung defensif dan denial serta membantah segala informasi yang mempunyai perspektif korban. Pemerintah cenderung berpihak pada informasi yang mempunyai perspektif keamanan . 

Refleksi untuk Kita?

Dalam kondisi akses informasi yang dibatasi, kita dihadapkan pada pilihan arus yang sangat bertolak belakang mengenai kondisi di Papua. Lalu bagaimana kita dapat memilih informasi yang dapat kita percaya sebagai sebuah fakta yang memang benar terjadi di sana? 

Apakah kita harus percaya pada informasi yang disediakan oleh negara dan perangkatnya yang menganggap bahwa orang Papua yang ingin memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia yang ingin diperlakukan dengan setara dianggap sebagai “ancaman”, atau kita harus percaya kepada mereka yang telah mengenal dan memang ikut mendampingi bangsa Papua dalam perjuangan mereka menuntut hak-hak mereka yang digerogoti?

Opini ini adalah tanggungjawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi Parmagz.
Bagikan:
211