Jakarta, Parmagz – Selasa (24/09/2019) kemarin, ribuan mahasiswa dari berbagai Universitas dari dalam dan luar Jakarta melakukan aksi demonstrasi di wilayah gedung DPR/MPR RI, Senayan. Tuntutan yang mereka layangkan tak lain perihal pasal-pasal kontroversial dalam RUU KUHP serta pengesahan RUU KPK yang membuat resah dan geram masyarakat. Salah satunya terkait pengesahan RUU KPK yang bisa dibilang sangat kilat dan bukan merupakan bagian Program Legislasi Nasional (Proglegnas) 2015-2019. Banyak pihak yang menilai pengesahan UU KPK yang disepakati oleh presiden dan DPR ini mengancam independensi KPK yang dinilai sudah cukup berhasil menguak satu persatu kasus korupsi di Indonesia.

Bagaimana proses cepat pengesahan RUU KPK itu berlangsung? Berikut Parmagz rangkum kronologi pengesahan RUU KPK dari awal hingga disahkan:

3 September 2019

Perevisian Undang-Undang KPK memang sudah digaungkan sejak 2010 dan pernah kembali naik pada tahun 2017. Kemudian, secara mengejutkan Badan Legislasi (Baleg) mengadakan rapat perdana secara mendadak untuk membahas perevisian UU KPK pada tanggal 3 September 2019.

“Rapat di Baleg pun mendadak,” kata Ketua Kelompok Fraksi PDIP di Badan Legislasi DPR, Irmadi Lubis. Setelahnya, Baleg meminta pimpinan DPR untuk segera menggelar rapat paripurna terkait persetujuan dua revisi, yakni MD3 dan UU KPK sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif DPR.

5 September 2019

Setelah menerima usulan dari Baleg, Wakil DPR RI di Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara dan Badan Urusan Rumah Tangga, Utut Adianto memimpin agenda rapat paripurna yang dihadiri oleh 70 orang dewan dari total 560 anggota DPR RI periode 2014-2019. Rapat yang digadang-gadang hanya sekitar 20 menit ini berhasil mencapai keputusan yakni disetujuinya perevisian UU KPK No. 30 Tahun 2002 oleh 10 fraksi.

“Dengan demikian 10 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Pendapat fraksi terhadap RUU usul badan legislasi DPR RI tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30/2002 tentang KPK dapat disetujui jadi usul DPR RI,” ucap Utut.

9 September 2019

Empat hari setelahnya, draf revisi UU KPK sampai di meja kerja Presiden RI Joko Widodo yang setelahnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly S. H., M. Sc., Ph. D, diminta untuk mempelajari rancangan perubahan UU lembaga yang berdiri sejak zaman Megawati tersebut.

“Ya pokoknya ini ada concern harus dipelajari dan hati-hati, semua institusi kan harus ada checks dan balancesucap Yasonna saat diwawancara.

11 September 2019

Seperti yang tertuang pada peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2014 pasal 123 yang berbunyi:

“DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden.”

Dalam waktu tidak lebih dari seminggu, Presiden RI Joko Widodo menandatangani surat presiden (Surpres) revisi UU KPK yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Surpres RUU KPK sudah ditandatangani oleh bapak Presiden dan sudah dikirim ke DPR pagi tadi,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

12 September 2019

Baleg DPR menggelar rapat panitia kerja bersama Mendagri Tjahjo Kumolo serta Menkum HAM Yasonna Laoly yang hadir di rapat tersebut dan sepakat melanjutkan pembahasan. Rapat pada waktu malam hari tersebut diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan ini menunjuk Supratman Andi Agtas sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU KPK dan Totok Daryanto sebagai Ketua Panja revisi UU MD3.

13 September 2019

Jokowi menggelar jumpa pers di Istana Negara untuk menyampaikan respon terhadap revisi UU KPK terkait pemberian Surat Presiden (Surpres) yang dinilai sebagai lampu hijau DPR RI untuk mengesahkan revisi UU KPK ini.

Walaupun sebelumnya Jokowi sempat tidak setuju dengan beberapa poin RUU KPK, di antaranya terkait dengan poin-poin yang dinilai berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK, semisal poin tentang kewajiban KPK untuk mengantongi izin eksternal Dewan Pengawas, penyidik KPK yang hanya berasal dari kepolisian, penuntutan harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan ketidaksetujuannya jika pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diberikan kepada lembaga lain.

“Perihal keberadaan Dewan Pengawas, ini memang perlu. Karena semua lembaga negara, presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalkan potensi penyalahgunakan kewenangan. Seperti kayak presiden, presiden saja diawasi. Jadi Dewan Pengawas, saya kira hal wajar dalam proses tata kelola yang baik,” kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/09/2019).

Sementara itu, Baleg DPR dengan pemerintah menggelar rapat tertutup terkait dengan revisi UU KPK. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas yang juga menjadi Ketua Panji RUU KPK ini menyebut ada sejumlah substansi yang menjadi usulan pemerintah terkait RUU KPK ini. Namun, dirinya memilih bungkam ketika diminta menjelaskan.

16 September 2019

Rapat tertutup pada pukul 21:15 WIB kembali digelar oleh DPR RI dan pemerintah di Badan Legislasi. Rapat ini dihadiri oleh Menkum HAM Yasonna Laoly serta Syafrudin selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB).

17 September 2019

Pada pukul 12:18, Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR mengetok palu pengesahan RUU KPK.

“Apakah pembicaraan tingkat dua, pengambilan keputusan RUU tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di ruang rapat paripurna DPR, Senayan.

“Setuju,” jawab 102 anggota DPR RI yang hadir dalam rapat secara aklamasi.

Infografik: PARMAGZ/Helmy Adam

 

Penulis: Nurma Syelin

Infografik: Helmy Adam

Editor: M Farobi Afandi

Bagikan:
208