Jakarta, Parmagz—Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (FKMHII) Korwil II telah melakukan audiensi hasil diskusi dan pembahasan acara Joint Statement Forum (JSF) 2019 kepada Kementrian Luar Negeri pada Rabu (14/8) pukul 10.00 WIB.

JSF merupakan agenda tahunan FKMHII yang bukan berbentuk kompetisi melainkan forum diskusi yang membahas mengenai isu-isu spesifik berlandaskan keilmuan Hubungan Internasional. Tahun ini, acara JSF 2019 diamanatkan kepada Universitas Al-Azhar Indonesia, Universitas Dr. Moestopo (Beragama), dan Universitas Paramadina  mengenai Upaya Penanganan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Acara ini berlangsung selama tiga hari sejak Senin (05/8) hingga Rabu (7/08) di Universitas Paramadina.

Pemaparan hasil diskusi dan pembahasan acara JSF 2019 yang disebut Joint Komunike dipaparkan oleh Pinehas Danu Vito, Eka Eliviana, dan Jesica Millenia sebagai peserta JSF 2019 kepada Judha Nugraha selaku PLT Direktorat PWNI dan BHI di Kemenlu yang merekomendasikan 14 poin kebijakan yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh sektor-sektor terkait.

14 poin rekomendasi kebijakan itu di antaranya mengenai Peraturan Pelaksana UU  Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang belum juga rampung, peninjauan kembali UU PPMI khususnya pada pasal 63 ayat 2 tentang layanan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perseorangan, penambahan unit LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap)/LTSP (Layanan Terpadu Satu Pintu) dan Atase Ketenagakerjaan, Ratifikasi Konvensi ILO (International Labour Organization), khusunya pada K-143 mengenai ketentuan tambahan; K-188 mengenai Pekerjaan dan Penangkapan Ikan; dan K-189 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), penambahan dan peninjauan Fitur-fitur di aplikasi Safe Travel dan SIPMI, serta standarisasi kurikulum ketenagakerjaan pada Balai Latihan Kerja.

Usai pemaparan Joint Komunike, Judha memberikan apresiasi kepada FKMHII Korwil II khususnya kepada para panitia dan peserta JSF 2019. Judha berharap bahwa mahasiswa bisa menjadi agen penekan pemerintah (pressure group) non-negara. Tidak hanya itu, Judha juga mengharapkan dan memberikan masukan kepada para penyelenggara JSF 2019, untuk dijadwalkan audiensi hasil Joint Komunike ini kepada badan-badan terkait lainnya agar peran mahasiswa sebagai pressure group dapat terwujud.

Baca juga:  Selamat Jalan Bapak Teknologi Indonesia

“Kami berharap mahasiswa bisa menjadi pressure group kepada semua stakeholders yang ada… Kami sangat berharap pola seperti ini sangat-sangat berharga, berinteraksi dengan pemerintah. Tapi kami harapkan jangan hanya ke kami. Jadwalkan audiensi ini, hasil audiensi ini. Sampaikan, dengan Kemenaker, sampaikan dengan BNP2TKI, sampaikan dengan Kemenko PMK. Sehingga awareness ini dan peran temen-temen (mahasiswa) ini sebagai pressure group bisa terwujud”. (mun)

Bagikan:
332