Jakarta, Parmagz—Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina bersama Paramasophia (himpunan mahasiswa prodi Falsafah dan Agama) menggelar diskusi bertajuk Ngopi: Ngolah Pikirian terkait masalah pengesahan RUU KPK pada Senin (23/9) sore di Taman Peradaban, Universitas Paramadina.

Ahmad Khoirul Umam, MAGV, Ph.D selaku pemateri acara dan juga Koordinator Aliansi dan Managing Direction Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyampaikan Indonesia sebelum tahun 1998 dipercaya akan menjadi macan ekonomi Asia, tetapi kemudian fondasi kepercayaan itu dilibas dengan suatu praktik korupsi.

“Sebelum 98, Indonesia selalu dipercaya akan menjadi macam ekonomi Asia. Tetapi kemudian, fondasi itu dengan mudah dilibaskan, karena apa? Karena Korupsi. Nah, sekarang kita memiliki KPK yang diharapkan bisa mengubah itu semuanya. Tetapi faktanya, ini rumusnya, rumus dalam sistem politik yang tidak berpihak pada agenda pemberantasan korupsi adalah semakin kuat agenda pemberantasan korupsi dijalankan, maka semakin kuat pula serangan kepada agen-agen anti koruptor, anti korupsi itu terjadi.” Kata Umam saat menyampaikan materi diskusi.

Lebih lanjut, Umam mengatakan ia tergabung dalam grup WhatsApp para aktivis-aktivis anti korupsi yang mendapat serangan berupa penyadapan akun oleh salah satu admin grup yang membangun sebuah narasi untuk memetahkan semua argumen para aktivis-aktivis anti korupsi di dalam grup tersebut.

“Saya ikut dalam grup WhatsApp yang tergabung di sini para dosen, dosen-dosen senior dari berbagai universitas, lintas perguruan tinggi; universitas swasta; universitas negeri, semuanya ada di situ. Ketika kemudian kita melakukan penggalangan opini tentang KPK, apa yang terjadi? Ada salah satu admin dalam grup itu yang kemudian disadap. Disadap oleh siapa wa allahu ‘alam. Apa yang kemudian dilakukan oleh penyadap itu? Dia berusaha membuat narasi untuk mementahkan semua argumen kita. Kita jadi bertanya? Ini orang seharusnya tidak berbicara seperti itu? Kenapa dia berbica seperti itu? Akhirnya yang terjadi sejumlah profesor dari UI, IPB, kemudian temen-temen dari Paramadina, ada saya, bu Asri leave.” Ujar dosen prodi Hubungan Internasional Paramadina ini.

Dalam tiga hari Umam menyebutkan bahwa ia dan para aktivis anti korupsi yang lain bisa berganti grup WhatsApp sebanyak empat kali. Tidak hanya itu saja, para aktivis aktif yang tergabung dalam grup WhatsApp itu ditelpon dan diwawancara oleh nomor-nomor yang bukan dari Indonesia. Masing-masing dari setiap nomor bisa ditelpon sepuluh sampai lima belas kali dalam satu hari.

Umam mengatakan dalam diskusinya di LP3S, ia menemukan adanya upaya penggiringan opini publik yang masif dan terstruktur di media sosial untuk mendukung revisi UU KPK. Sementara itu Kompas melansir temuan data yang sama bahwa ada upaya manipulasi opini publik.

Lebih lanjut, Umam mengatakan “kita tidak boleh diam atau mendiamkan situasi ini terjadi.”

Upaya yang dapat dilakukan

Dosen yang meraih Ph.D di The University of Queensland, Australia ini, tidak hanya memberikan masukan dan arahan kepada peserta diskusi. Ia juga memberikan beberapa opsi yang dapat dilakukan terkait persoalan RUU KPK ini.

“Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, kita berharap kepada Presiden. Karena kalau kita berharap kepada mereka yang ada DPR itu susah terlalu banyak suara. Mereka tidak punya kemampuan mendengar yang baik, karena mereka tidak punya kapasitas mendengar yang memadai.” Kata Umam

Harapan kepada presiden ini didasarkan kepada hak veto yang dimiliki oleh presiden itu sendiri secara legislasi

“Nah yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk memberikan political pressure kepada Presiden. Diingat ya, perumusan dalam anti-corruption studies itu presiden, perdana menteri, kanselir atau apapun itu yang menjadi pimpinan tertinggi dalam sebuah sistem pemerintahan, dia adalah panglima tertinggi dari angenda pemberantasan korupsi, kenapa? Karena presiden, perdana menteri dan juga kanselir adalah pihak yang memiliki political will of the top political leader. Kalo Presiden bilang: ya, iya. Kalo presiden bilang: enggak, enggak. Presiden memiliki hak veto secara legislasi.” Lanjutnya.

Jika kemudian cara ini dirasa kurang efektif dan memadai maka presiden memiliki otoritas untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

“Presiden itu memiliki otoritas untuk mengeluarkan Perpu. Tetapi sebelum dikeluarkan Perpu, presiden memasukkan penomoran RUU yang ditetapkan oleh DPR kemarin ke dalam lembaran negara. Kalo sudah diundangkan itu menjadi undang-undang. Kalaupun kemudian sudah diundangkan dia tidak setuju dia bisa mengeluarkan Perpu. Apakah Perpu bisa dikeluarkan? Bisa,” tegasnya.

Kemudian, Umam mengatakan bahwa Judicial Review atau hak uji materi yakni proses pengajuan UU terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi upaya terakhir untuk menolak pengesahan RUU KPK ini.

“Political will itu adalah sebuah instrumen yang political culture, dia harus dibentuk secara politik. Siapa yang membentuknya? Anda-anda sekalian, kita, mahasiswa, akademisi, semua elemen, civil society itulah yang membentuk political will. Kita caranya gimana? Berikan political preasure terus menerus untuk memberikan kesadaran kepada presiden. Presiden harus paham situasi ini. Kalau presiden tidak paham berarti presiden memberikan ruang yang sangat terbuka bagi kekuatan oligarki untuk berkuasa di negeri ini. Kalo presiden tetap lempeng, tidak bisa diingatkan. The only one yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi,” ungkap Umam kepada para hadirin.

Diskusi yang dihadiri oleh sebagian para mahasiswa reguler serta mahasiswa paralel ini ditutup setelah moderator yakni Nugroho Wisnu Murti, mahasiswa prodi Falsafah dan Agama 2019 membuka termin pertanyaan kepada pada hadirin yang setelahnya dijawab oleh Umam.

 

Reporter: M. Nurholif Amin

Editor: Nurma Syelin

Bagikan:
190