Jakarta, Parmagz – Kamis (19/9) kemarin, Serikat Mahasiswa (SEMA) Paramadina bersama dengan Mahasiswa Universitas lainnya menghadiri ‘undangan’ Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Ir. Indra Iskandar, M.si untuk membahas tuntutan mahasiswa yang menolak Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang pada Selasa (17/9) sudah disahkan. Dalam audiensi ini, Sekjen SEMA 2019, Salman Ibnu Fuad, bersama dengan perwakilan Dewan Pimpinan Okup (DPO) Rizaldi Sukma turut masuk beraudiensi di dalam gedung DPR.

Hasil dari debat alot yang menghabiskan waktu dua jam itu pun menghasilkan empat poin kesepakatan yang ditanda tangani di atas materai oleh Sekjen DPR RI beserta perwakilan dari mahasiswa beberapa Universitas.

Ada pun poin kesepakatan, pertama yaitu aspirasi dari masyarakat Indonesia yang direpresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan DPR RI dan seluruh anggota dewan.

Kedua, Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir dalam pertemuan pada Kamis (19/9), dosen atau akademisi, serta masyarakat sipil untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan undang-undang lainnya yang belum disahkan.

Ketiga, Sekjen DPR RI menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa untuk membuat pertemuan dalam hal penolakan revisi UU KPK dan RKUHP dengan DPR serta kepastian tanggal pertemuan sebelum Selasa (24/9).

Terakhir, Sekjen DPR RI akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota dewan untuk tidak mengesahkan RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta RKUHP dalam kurun waktu empat hari ke depan.

Salman dalam wawancaranya kepada Parmagz pada Jumat siang (20/9) mengatakan, bahwa sebenarnya perwakilan mahasiswa kecewa dengan audiensi yang terjadi di dalam gedung DPR itu. Pertama, karena yang menghadiri audiensi dari pihak DPR hanya Sekjen Indra Iskandar saja, dan kedua, tuntutan dari mahasiswa hanya bisa disampaikan oleh Indra kepada DPR jadi mahasiswa tidak bisa menuntut langsung.

Baca juga:  SEMA dan Paramasophia Gelar Diskusi Mengenai Upaya Pelemahan Fungsional KPK

“Terutama memang kita dari perwakilan (mahasiswa, red) sangat kurang puas, karena orang yang kita hadapi ternyata bukan (perwakilan, red) Dewan atau pun Ketua DPR-nya. Sekjen ini pun hanya bisa menyampaikan aspirasi kita ke DPR, jadi kita tidak bisa menuntut langsung, ini pun yang sangat kita khawatirkan takutnya ingkar janji, jadi Sekjen ini kita takutnya dia tidak menyampaikan tuntutan kita atau pun disampaikan tapi nantinya tidak digubris.” jelas Salman yang juga mahasiswa Manajemen angkatan 2016 ini.

Foto: Parmagz/M. Nurholif Amin

Sebelum akhirnya setiap himpunan mahasiswa bertemu dengan Sekjen DPR RI, Salman dan sejumlah perwakilan himpunan serta komunitas pejuang HAM @aksikamisan sempat berorasi menyuarakan kekecewaannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan DPR RI di akhir masa berakhirnya Program Legislasi Nasional (Proglenas) 2014-2019 ini.

“Di sini saya berbicara, di sini saya mengatakan pada pemerintah, mereka sudah sewenang-wenang teman-teman, mereka sudah melakukan orba-orba kembali teman-teman. Buktinya rakyat tidak dilibatkan, rakyat tidak bersuara, artinya tidak Pancasilais. Hidup Mahasiswa!, kata Salman dengan lantang.

Irpan Kastella, mahasiswa Hubungan Internasional 2019 Universitas Paramadina ini juga berani mengutarakan orasinya.

“Saya menyampaikan beberapa poin, yakni yang pertama saya tetap konsisten terhadap arahan SEMA karena tujuan kita untuk kepentingan RUU KPK jadi saya konsisten kesitu. DPR ialah Dewan Penghianat Rakyat karena RUU KPK ini tidak lazim dan banyak masyarakat yang tidak menerima itu. Dan saya pribadi sangat menolak itu karena mempersempit ruang gerak KPK”, katanya dalam wawancara Parmagz Jumat (20/9).

Berdasarkan pengamatan reporter Parmagz di lapangan, Universitas di Jakarta dan Bandung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara (Binus), Universitas Muhammadiyah (UHAMKA), Universitas Tanri Abeng, Universitas Indraprasta PGRI, Universitas Trisakti, Univesitas Kristen Indonesia, Universitas Nasional, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Singaperbangsa Karawang, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Nurtanio Bandung, ikut turut dalam aksi gugatan yang bubar pada pukul 21:00 WIB ini.

Baca juga:  133 Sarjana dan 34 Magister Lulus di Wisuda ke-31

 

 

Reporter: Nurma Syelin, Pikri R. Alamsyah

Editor: Nurma Syelin

Bagikan:
213