Jakarta, Parmagz-Jumat (20/9) sekitar pukul 09:00 WIB, Universitas Paramadina sebagai pelopor perguruan tinggi pertama di Indonesia yang mewajibkan seluruh mahasiswanya mengambil mata kuliah Anti-Korupsi, mendeklarasikan upaya mendukung KPK dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Deklarasi yang berlokasi di Taman Peradaban, Universitas Paramadina ini dihadiri oleh Prof. Firmanzah, Ph.D selaku rektor Universitas Paramadina, Ketua Yayasan Wakaf Paramadina, Hendro Martowardojo, dosen-dosen Paramadina, Sekjen SEMA Paramadina serta terlihat beberapa Mahasiswa yang ikut hadir dalam pembacaan deklarasi ini.

Dalam pidato pembukaannya, Firmanzah menggambarkan situasi pengesahan Revisi Undang-Undang KPK layaknya salah satu slogan di TV serial Game of Thrones (2011-2019) “Winter is Coming“.

“Ini masa-masa yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu, Universitas Paramadina dengan KPK membuat international conference keprihatinan itu sudah kita sampaikan ya pak Umam. Jadi, bukan hanya winter is coming tapi storm is coming. Badai musim dingin yang membuat tulang rusuk bisa patah sedang menerpa kita,” ucap rektor yang sering disapa Fiz ini.

Fiz menutup pidatonya dengan menyampaikan pesan kepada para pegiat anti-korupsi.

“Ujian terbesar bukanlah menjadi mahasiswa lulus mata kuliah Anti-Korupsi, bukan sebagai dosen yang tersertifikasi anti korupsi. Tapi, ketika ada kesempatan itu datang, di meja kita ada 500 juta, tidak ada orang, apakah kita ambil atau kita kembalikan. Itulah ujian konkret, ujian real integritas. Dan saya mengajak teman-teman semua, kita bisa bersuara lantang, tapi kita harus punya keyakinan pada diri kita, suatu hari kesempatan itu datang di depan kita, kita tetap memegang teguh nilai integritas kita. Itulah ujian terbesar dari seorang pegiat anti-korupsi,” tutupnya.

Pembacaan deklarasi yang berisikan tujuh poin ini dibacakan oleh tujuh orang yang mewakilkan entitas civitas Universitas Paramadina, yakni Abdul Khoirul Umam, Tatok D. Sudiarto, Asriana Issa Sofia, M.A, Alifkalia, M.Si, Salman Ibnu Fuad, M. Ramdhani Tahir, dan Nuryakin.

Foto: M. Nurholif Amin

Berikut tujuh poin deklarasi tersebut:

  1. Menyatakan kecewa terhadap proses politik antara Pemerintah dan DPR yang secara senyap dan tidak transparan merevisi UU KPK, tanpa memperdulikan aspirasi publik;
Baca juga:  Rektorat Umumkan DKI Baru di Rapat Sosialisasi Dana Bantuan Kemahasiswaan

 

  1. Mengingatkan Presiden Joko Widodo akan bahaya pelemahan KPK; arah kepastian hukum yang terganggu, kian menjamurnya petty and grand corruptions, terganggunya reformasi birokrasi; yang kesemua itu akan berimplikasi pada menurunnya Corruption Perception Index (CPI), rendahnya kepercayaan pasar internasional terhadap iklim usaha di Indonesia dan stagnasi investasi asing (FDI);

 

  1. Mengingatkan kepada pihak-pihak yang diduga telah memanfaatkan ruang digital untuk merekayasa opini publik dan menyalahgunakan data privasi para aktivis anti-korupsi untuk pelemahan gerakan civil society secara sistematis; agar segera menghentikan praktik-praktik tersebut karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat;

 

  1. Terkait proses Capim KPK, proses politik sudah mendapatkan hasil. Kita harapkan fase transisi segera stabil kembali. Untuk itu, kami para akademisi akan menjadi kelompok kritis untuk mendorong KPK senantiasa mampu bekerja secara efektif dan berintegritas, untuk Indonesia lebih bersih, transparan dan bebas praktik-praktik korupsi;

 

  1. Meminta Presiden untuk lebih mendengar dan mengedepankan kepentingan rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi, bukan justru semata-semata malayani kepentingan elit politik bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi dan clean government;

 

  1. Mengajak media, civil society dan masyarakat untuk berkolaborasi menjamin agar KPK tidak dilemahkan dan pemberantasan korupsi berjalan dengan semakin membaik;

 

  1. Universitas Paramadina menyatakan tidak akan berhenti dan semakin kuat berkomitmen untuk membangun integritas dan antikorupsi mahasiswa, karena menilai semakin besarnya urgensi pendidikan antikorupsi kepada mahasiswa sebagai gerbang akhir menuju kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan deklarasi ini menurut salah satu dosen mata kuliah Anti-Korupsi, Alifkalia, M.Si ialah rangkaian aksi dan sikap Universitas Paramadina terhadap polemik pengesahan RUU KPK, yang sebelumnya SEMA Paramadina pada Selasa (17/9) melakukan aksi “Mimbar Kebebasan” di lokasi yang sama.

Baca juga:  133 Sarjana dan 34 Magister Lulus di Wisuda ke-31

“Jadi memang sdh dibicarakan di bbrp dosen bahwa sbg lembaga, universitas Paramadina harus melakukan aksi pernyataan sikap atas situasi yang terjadi thdp KPK ini. Jadi dlm proses diskusi mematangkan aksi, ada dosen juga yg mendorong mahasiswa utk melakukan aksi. Akhirnya terjadi lah orasi yg kemarin. Jadi bisa dibilang orasi mahasiswa dan aksi pernyataan sikap civitas merupakan suatu rangkaian,” ungkap Alifkalia lewat wawancara chat di WhatApps, Sabtu (21/9).

Acara ini ditutup dengan menyanyikan lagu ciptaan Kusbini, Padamu Negeri serta berfoto bersama.

 

Reporter: Pikri R. Alamsyah

Editor: Nurma Syelin

Bagikan:
108