Ilustrasi

Oleh : Ade Irawan (Sekjen Serikat Mahasiswa Paramadina)

Masih jelas dalam ingatan kita, tiga tokoh muda berbicara ditengah hangatnya suasana aula paramadina. Hadirnya dua kepala daerah elit, ibukota dan tetangga, semakin hangat dengan hadirnya media-media. Bahkan rektor pun tumben menyempatkan hadir, di sela-sela cutinya. Ketiganya bisa dibilang tokoh nasional yang sedang naik daun. Tema acaranya sangat menarik “Peran mahasiswa dalam reformasi Birokrasi”. Menyandang diksi mahasiswa, tapi sedikit sekali tema itu menghadirkan perspektif mahasiswa, acaranya hanya jadi panggung presentasi program-program kerja pembicara sebelum dan sesudah pemenangannya. Bahkan kesempatan bertanya bagi mahasiswa terkesan sangat dibatasi. “Tidak ada pernyataan, hanya pertanyaan”. Lalu dimana peran mahasiswanya? Bagaimana mahasiswa bisa berperan, ketika tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pernyataan atau gagasan?

Berbicara reformasi birokrasi sepertinya hanya menjadi utopi. Bagaimana bisa kita mereformasi birokrasi di tataran yang lebih tinggi, kalau birokrasi didalam rumah sendiri masih berbelit. Sudah menjadi rahasia umum dikalangan mahasiswa khususnya yang aktif didalam organisasi. Bagaimana sulitnya menembus birokrasi kampus, terutama terkait masalah keuangan. Apalagi jika ditambah dengan sistem reumbers yang sangat tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Sistem reimburse mendidik mahasiswa untuk berhutang.

Sistem reumbers berarti anggaran yang diajukan untuk sebuah program atau kegiatan dicairkan secara bertahap. Jika sesuai prosedur, separuh anggaran diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan. Separuhnya lagi diberikan paska kegiatan, tentunya dengan menyertakan laporan penggunaan anggaran disertai dengan bukti-bukti pembayaran. Sekilas tampak menarik dan apik, dan menjadi alternatifsistem penggunaan anggaran yang bertanggungjawab. Tetapi disisi lain, sistem reumbers sangat menyulitkan mahasiswa di tataran praktis.

Sistem reumbers mendidik mahasiswa untuk berhutang. Kenapa? Dengan hanya dicairkannya separuh anggaran, secara otomatis penyelenggara kegiatan, dalam hal ini OKUP (Organisasi kemahasiswaan Univeristas Paramadina) yaitu Himpunan dan UKM, harus mencari dana talangan atau pinjaman. Jika nilainya kecil, masih dalam hitungan ratus ribuan, tentu masih bisa diatasi. Penanggungjawab dengan mudah merogoh kantong sendiri, atau pinjam ke sesama mahasiswa. Beruntung jika penyelenggara/panitia memiliki anggaran pribadi. Permasalahan ini masih bisa teratasi. Namun, apa jadinya jika dananya mencapai jutaan? Masalahnya akan jauh berbeda. Belum lagi jika dibenturkan dengan kondisi diluar dugaan, seperti cutinya pegawai atau staff. Tentu hal ini menambah berat beban penyelenggara yang dampaknya kegiatan menjadi terhambat.

 

Tutup buku dan Anggaran Hangus.

Sulit dan berbelitnya birokrasi kampus untuk kalangan mahasiswa menjadi masalah atau tema besar dalam setiap kongres serikat mahasiswa dari tahun ke tahun. Keluhan serupa banyak datang dari HIMA dan UKM terkait dengan kesulitan mengakses anggaran. Masalahnya yang dihadapi sangat beragam. Dari hangusnya hak keuangan organisasi karena tutup buku atau tutup anggaran sampai terpotongnya anggaran tahun berjalan karena terpakai dalam kegiatan tahun sebelumnya. Kongres V Serikat Mahasiswa bulan Januari yang lalu, mencaat anggaran kemahasiswaan yang tak terpakai mencapai angka belasan juta rupiah, angka tersebut bisa lebih besar di tahun-tahun sebelumnya.

Penyerapan anggaran yang tidak maksimal, menurut para ketua HIMA dan UKM karenarumitnya pengajuan anggaran. Keadaan yang sama terjadi setiap tahun dan berulangtetapi seperti belum ada itikad baik dari para pemangku kebijakan tingkat kampus untuk mengevaluasi dan membenahi sistem birokrasi ini.

Pepatah jawa mengatakan jarkoni, ngajar tapi ora nglakoni. Semangat antikorupsi yang diajarkan lewat seminar-seminar dan mata kuliah wajib, sepertinya tidak sejalan denganimplementasi tataran praktis. Pengajuan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban yang berlarut-larut.Seringkali ditemukan ketidaksepahaman antara pimpinan dan bawahan. Menjadi catatan penting bagi para petinggi kampus ini.

Hapus sistem reimburse atau coba alternatif solusi

Mininya kampus ini seharusnya menjadi potret kemudahan birokrasi. Kampus kecil seharusnya lebih lincah, tetapi nyatanya tidak. Sistem keuangan perlu dibenahi. Dan sistem reimburse tidak sesuai dengan semangat yang dibawa kampus ini. Melalui HIMA dan UKM sebagai wadah representasi, mahasiswa telah menyuarakan penolakannya terhadap sistem ini. Sistem reimburse harus dihapuskan!

Perlu solusi atau alternatif sistem yang lain. Jika pihak kampus belum rela untuk memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mahasiswa dalam pengelolaan anggaran. Maka memberikan atau mencairkan separuh anggaran sebagai modal awal kepengurusan bisa menjadi alternatif sehingga organisasi tidak perlu berhutang sana-sini untuk menutup biaya kegiatan. Dan sisanya diberikan sesuai dengan kebutuhan di setiap kegiatan. Modal awal ini bisa diputar dalam bentuk fundrising atau bentuk kewirausahaan yang lain, dalam rangka kemandirian finasial keorganisasian.

Transparansi pun dipertanyakan. Dalam beberapa pertemuan dengan pihak kampus, mahasiswa seringkaliharus menarik kesimpulan selepas pertemuan. bahwa kampus ini belum sepenuhnya transparan, dengan berbagai alasan dan pembelaan. Para pemimpin keorganisasian tentu dengan senang hati mau berdiksusi dengan para petinggi kampus untuk membicarakan masalah bersama ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesadaran dam kerendahan hati untuk hijrah ke arah yang lebih baik.