Jakarta, Parmagz – Maraknya isu mengenai pro dan kontra Hak Angket KPK yang digulirkan DPR membuat beberapa kalangan masyarakat mengambil pernyataan sikap dan membuka ruang diskusi untuk mempertanyakan kembali keputusan DPR menggulirkan Hak Angket terhadap KPK. Perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat, membuat Serikat Mahasiswa (SEMA) Universitas Paramadina sebagai representasi mahasiswa, membuka ruang diskusi secara ilmiah, sebelum mengambil langkah dan sikap terhadap permasalahan bangsa.

Selasa (15/8) bertempat di Aula Nurcholis Madjid, Universitas Paramadina, SEMA Paramadina bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek melakukan diskusi dengan tajuk Upaya Peningkatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yang membahas isu pemberantasan korupsi dan Hak Angket DPR terhadap KPK. Diskusi ini dihadiri oleh BEM Universitas Pelita Harapan, Universitas Perbanas, dan Universitas Trisakti.

“Pada tahun 2016, Indonesia berada di peringkat 90 dari 175 negara yang darurat korupsi. Beberapa kasus besar telah terjadi di Indonesia, seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara sebanyak Rp138,442 triliun, skandal Bank Century sebanyak Rp6,7 triliun, hingga e-KTP sebanyak Rp2,3 triliun. Itu mengapa, pemberantasan korupsi di Indonesia harus digalakkan,” ujar Ibnu Chaerul Mansyur, Ketua Dewan Advokasi Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina.

Diskusi lintas kampus diselenggarakan oleh SEMA Paramadina dan dihadiri oleh BEM Universitas Pelita Harapan, Universitas Perbanas, dan Universitas Trisakti.

Menurut Jefry, Menteri Luar Negeri BEM Universitas Pelita Harapan, universitas harus mencari cara bagaimana pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan korektif. Salah satunya, mengimplementasikan mata kuliah Anti Korupsi dengan pendekatan anak muda, seperti yang sudah dilakukan oleh Universitas Paramadina. Sebagai usaha penanggulangan korupsi secara preventif, Universitas Paramadina memberlakukan mata kuliah Anti Korupsi, yang mana mahasiswa diberi teori dan ditugaskan untuk menganalisis serta menginvestigasi kasus-kasus korupsi di Indonesia.

Di akhir diskusi, SEMA Paramadina, BEM Universitas Pelita Harapan, Universitas Perbanas, dan Universitas Trisakti membuat pernyataan sikap yang dibuat dalam delapan poin, yaitu merevisi Undang-Undang KPK guna menguatkan peran dan fungsi KPK, kerja sama universitas dalam upaya peningkatan pemberantasan korupsi di Indonesia, bersama-sama membangun upaya preventif di tingkat mahasiswa guna meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia, mengawasi segala upaya tindak pemberantasan korupsi di Indonesia, menuntut KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia, mengawasi kinerja dari panitia khusus Hak Angket KPK, memberikan dukungan moril kepada KPK dalam melaksanakan pemberantasan korupsi di Indonesia, dan menolak segala tindakan oknum-oknum yang melemahkan KPK. (lm)