Jakarta, Parmagz – Besok, 15 Februari 2017, Indonesia mulai memasuki babak baru dalam rangkaian memeriahkan pesta demokrasi, di mana daerah-daerah di sekitarnya akan diberikan hak untuk kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagai bagian dari program otonomi daerah yang akan dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan asas desentralisasi. Hal ini bertujuan agar iklim pemerintahan di Indonesia menjadi lebih demokratis bagi penggunanya, sehingga daerah untuk melaksanakan Pilkada pun secara terwujud dari adanya kedaulatan yang berjunjung pada penyambung hak suara rakyat.

Pilkada serentak yang dianggap telah menyukseskan hasil dari kepentingan masyarakat untuk menggunakan hak pilih Anda sesuai diharapkan oleh kepala daerah demi memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Kita harus mengakuinya, bahwa pilkada serentak merupakan nilai progres yang sangat baik dalam suatu proses demokrasi sejak era Reformasi. Pelaksanaan dalam pilkada serentak ini dapat memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk memilih sendiri kepala daerahnya secara langsung. Tidak seperti sebelumnya yang menggunakan sistem perwakilan di era Orde Lama dan Orde Baru yang berujung kehilangan kedaulatannya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan jumlah partisipasi rakyat dalam proses demokrasi yang bersifat lokal dengan bertujuan memperkuat legitimasi secara konsisten. Harapan dengan adanya pilkada ini bahwa dengan adanya memilih secara langsung, mereka dapat hidup lebih sejahtera tidak seperti demokrasi yang dipilih secara perwakilan dengan syarat berkepentingan dari partai politik. Namun, juga lebih baik yang diikuti oleh berbagai desentralisasi dan berkat dukungan dari pihak otonomi daerah untuk mewujudkan demokrasi yang nyata di mana daerah tersebut berhak mengurusi rumah tangganya sendiri.

Kesempatan yang paling berharga bagi rakyat Indonesia yang memiliki potensi yang kuat untuk memimpin daerah tingkatnya masing-masing, bahkan tentu saja dengan aturan yang berlaku bahwa calon Bupati atau Walikota dan calon Gubernur atau Wakil Gubernur diusung oleh partai politik serta calon indenpenden dengan menuai persyaratan tertentu. Pilkada secara serentak ini menjadi salah satu pesta demokrasi yang sangat terbuka bagi rakyat untuk memahami politik praktis, karena pemimpin yang diharapkan mampu menguasai yang berjiwa militan bagi kelangsungan hidupnya. Yang paling menariknya lagi dari pilkada serentak tahun ini adalah berujungnya pertarungan yang sangat ketat dalam menggaet simpatik rakyat.

Dari terjadinya peperangan ide sampai pertarungan secara kekuatan merupakan salah satu adanya manifesto politik dan mengkritisi kebijakan pemerintah apabila lawan politiknya disebut juga incumbent. Dalam situasi tersebut, sepertinya tidak ada yang membatasinya dalam memenangkan pasangan calon. Kita harus lebih realistis dengan adanya pemberitaan yang dianggap berbicara tanpa menemukan fakta dan menggadaikan kebenaran diatas kebohongan publik disebut juga dengan Hoax. Akan tetapi, dewa pembawa maut ini bisa jadi akan datang tepat waktunya untuk menggoyangkan simpati rakyat dalam bentuk transaksional yang sebelumnya adalah pertarungan ide berupa visi dan misinya, dan sekarang ini menjadi pertarungan kekayaan masing-masing.

Salah satunya adalah uang, di mana setiap pemimpin yang mempunyai harta kekayaannya lebih banyak dibandingkan dengan harta yang jumlahnya sedikit, dialah yang menang. Itu terjadi hanya sekedar isu yang mementingkan rekam jejak sang pemimpin saja. Sehingga strategi yang dicapai seperti ini seharusnya untuk tidak dipercayai janji dan harapannya. Setiap pasangan calon yang akan mengikuti pilkada serentak pasti dengan adanya basis masanya yang berdasarkan aturan yang berlaku oleh aparatur negara, apabila seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) tidak boleh terlibat secara praktis dalam perpolitikan di Indonesia. Dan mereka yang akan menjalankan fungsinya sebagai aparatur negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 untuk mengurusi keberlangsungan roda pemerintahan dan tugas negaranya masing-masing.

lalu yang menarik dari Pilkada adalah calon kepala daerah yang akan terpilih dan sudah menjalankan tugas mulianya, dan sekarang ini adalah pembuktian bukan janji. Karena membuat janji itu hanya sedikit peran manusia untuk mampu menempati janji-janji politik yang mengikat dirinya dengan rakyat, dan rakyat pun selalu berharap dengan adanya realisasi janji tersebut. Seharusnya, lebih baik jangan membuat janji daripada memberikan harapan palsu.

Menurut Nicollo Machiaveli, salah satu filsuf politik berkebangsaan Italia menjelaskan bahwa, perbedaan tentang aktivitas politik itu menjadi sebuah kekuasaan yang digunakan untuk menghidupi penguasaannya seperti dicantumkan ke dalam buku yang berjudul “Ill Priciple” yang menceritakan mengenai aktivitas politik sebagai seni menggembala. Oleh karena itu, berpolitiklah dari sekarang dan jangan membuat figur jadi-jadian. Sebab, berpolitik itu merupakan salah satu adanya rakyat yang menuai dirinya sendiri dan akan menerima kita apa adanya.

Jadi, pilkada serentak ini hanya memiliki sistem yang berubah dengan cara yang identik dari pelaksanaan pilkada sebelumnya. Pola pemikirannya pun semakin melejit terkait adanya primordial, di mana setiap momen berbeda pasti akan memilih pemimpin yang berkualitas dan bijaksana dengan semampunya yang bertujuan untuk menjembatani mimpi-mimpi kita bersama melalui revolusioner. Semoga pilkada serentak untuk tahun ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bersih, suci, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas negaranya. (yz)