Jakarta, Parmagz – Beberapa waktu belakangan ini, pemberitaan media terhadap penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terhadap tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diatur dalam UU No. 30 tahun 2002 sangat gencar. Seperti biasa, pemberitaan yang gencar menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Dalam konstitusi negara kita, DPR memiliki tiga hak terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, yaitu hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam kasus ini, DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Secara sederhana, hak angket adalah hak yang diberikan kepada DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.

Hak angket ini menjadi polemik di tengah masyarakat karena beberapa pihak khawatir penggunaan hak angket ini akan menghambat kinerja KPK atau melemahkan peran KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mungkin belum saatnya kita mengambil kesimpulan bahwa penggunaan hak angket ini melemahkan atau menguatkan KPK seperti alasan para pengusul angket karena panitia khusus (pansus) yang dibentuk DPR untuk hak angket ini masih bekerja, namun kita bisa menilai dari proses yang terjadi mulai dari sidang paripurna pengesahan pansus hak angket hingga pansus ini bekerja.

Rapat paripurna DPR yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2017 mengesahkan usulan tentang penggunaan hak angket terhadap KPK. Dalam proses ini, pimpinan sidang paripurna saat itu yakni ‘yang terhormat’ Fahri Hamzah langsung mengetok palu tanda disahkannya penggunaan hak angket terhadap KPK dengan secepat kilat tanpa mengakomodasi interupsi dari anggota DPR. Saya menilai bahwa pengambilan keputusan secepat kilat ini adalah dipaksakannya pengesahan hak angket.

Saya masih mempertanyakan legal standing dari hak angket DPR ke KPK. Dalam UU No.17 Tahun 2014 pasal 79 ayat 3 dijelaskan bahwa “hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam bagian penjelasan UU No.17 Tahun 2014 pasal 79 ayat 3 dijelaskan bahwa objek dari hak angket adalah “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Berdasarkan penjelasan UU No.17 Tahun 2014 pasal 79 ayat 3, objek dari angket adalah pemerintah atau lembaga pemerintahan non-kementerian. Pertanyaan selanjutnya, apakah KPK bagian dari pemerintah? Dalam sistem trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan (separation of powers) dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika kita menggunakan konsep trias politica ini, posisi KPK menjadi perdebatan apakah KPK bagian dari eksekutif, yudikatif , atau legislatif.

Menurut saya, KPK tidak dapat dikatakan sebagai bagian dari pemerintah, karena dalam UU No.30 Tahun 2002 pasal 3 menjelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Saya mengategorikan KPK merupakan state auxiliary organ atau lembaga negara bantu, yang mana sebagian ahli hukum tata negara menempatkan state auxiliary organ sebagai cabang keempat dari trias politica.

Itu mengapa, saya menyimpulkan bahwa keabsahan hak angket terhadap KPK masih dipertanyakan. Dalam UU No.17 Tahun 2014 dijelaskan bahwa objek dari hak angket adalah pemerintah, namun posisi KPK bukan bagian dari pemerintah melainkan lembaga perbantuan, bersifat independen, dan bebas terhadap pengaruh kekuasaaan manapun.