czas

SEMBILAN. Jam malam yang diberlakukan di kampus. (Foto: poradnik.net.pl)

 

Jakarta, Parmagz – Beredarnya isu tentang peraturan jam malam yang akan ditetapkan di Universitas Paramadina membuat mahasiswa resah. Pasalnya, peraturan tersebut menyatakan bahwa mahasiswa wajib meninggalkan kampus pukul sembilan malam. Hal itu dirasa memberatkan mahasiswa, apalagi bagi mereka yang aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Tak hanya itu, adanya peraturan tersebut seolah membatasi mahasiswa untuk melakukan aktivitasnya di kampus.

Salah satu tanggapan datang dari Raras (Ikom 2013) ketika ditanya oleh tim Parmagz pada Rabu (15/3). Ia mengatakan, jika peraturan itu diberlakukan, kegiatan yang akan dilakukan oleh Organisasi Kemahasiswaan Universitas Paramadina (OKUP) akan terhambat. Tak hanya itu, peraturan jam malam juga dirasa memberatkan mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas kelompoknya di kampus.

“Kalau buat mahasiswa yang ikut HIMA atau UKM, jam malam itu bikin susah. Tapi kalau buat mahasiswa yang nongkrong-nongkrong, ya… nggak apa-apa,” tuturnya.

Selain Raras, ungkapan ketidaksetujuan pun datang dari Humaira (HI 2013). Menurutnya, banyak kegiatan mahasiswa yang memang harus dilakukan sampai malam seperti rapat dan persiapan acara. Belum lagi kegiatan UKM yang dilakukan di lapangan.

“Jam malam justru memfasilitasi mahasiswa yang biasanya nongkrong di kampus, jadi pindah nongkrong ke tempat lain. Dan itu bisa jadi makin parah ketika mahasiswa nongkrongnya di luar kampus,” ungkap Humaira.

Isu tentang peraturan jam malam tersebut langsung diklarifikasi oleh Direktur Pengembangan Mahasiswa, Leonita K. Syarief. Ia menegaskan bahwa peraturan jam malam tersebut bukanlah isu, melainkan wacana. Sebenarnya, peraturan jam malam tidak mutlak ditetapkan pukul sembilan, tapi pukul sepuluh malam. Selain itu, wacana yang diusulkannya tersebut belum diajukan ke pihak kampus, karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan.

Leonita menambahkan, alasannya ingin memberlakukan peraturan tersebut dikarenakan sumber daya manusia dari segi keamanan kampus belum memadai, jumlah CCTV yang terbatas, juga lingkungan kampus yang terlihat kotor di pagi hari selesai berlangsungnya acara di malam hari. Selain itu, peraturan jam malam ini dirasa mampu mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa saja terjadi di kampus, khususnya bagi mahasiswa yang hobi nongkrong di spot-spot tertentu. Bercermin pada kasus yang terjadi di kampus-kampus lain, sering kali terjadi blusukan atau penggrebekan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di beberapa universitas yang menjadi targetnya. Oleh karena itu, peraturan tersebut dibentuk untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan membahayakan reputasi kampus ke depannya.

Akan tetapi, persoalan kegiatan mahasiswa yang kerap kali dilakukan sampai malam hari pun masih menjadi satu hal yang dipertimbangkan. Akan diberlakukan juga peraturan khusus bagi mahasiswa memang harus mengerjakan tugasnya lebih dari pukul sembilan atau sepuluh malam.

“Kami tentu tidak bisa menetapkan peraturan begitu saja, pasti ada pengecualian bagi mereka yang memang harus melakukan kegiatan sampai malam seperti panitia acara yang ingin mempersiapkan barang-barang atau mahasiswa desain yang memang biasa mengerjakan tugasnya sampai malam di bengkel.”

Leonita menjelaskan, bagi mahasiswa yang memang biasa tinggal di kampus sampai malam untuk mengerjakan tugas kuliahnya, harus membuat surat izin yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Program Studi masing-masing agar perihal kegiatannya jelas dan dapat dipantau dengan mudah. Tak hanya itu, peraturan jam malam pun bisa menjadi salah satu ajang pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengatur efektivitas waktu yang mereka miliki. Hal ini bisa menjadi perbaikan bagi mahasiswa untuk lebih disiplin dalam menggunakan waktu mereka, khususnya ketika menjalani kegiatan kemahasiswaan.

Untuk menghadapi tanggapan kontra yang disampaikan mahasiswa terhadap peraturan tersebut, Leonita pun menjawab dengan tegas.

“Peraturan itu memang bukan harga mati, tapi sudah seharusnya dibuat untuk dijalani. Tidak benar-benar ‘memulangkan’ seluruh mahasiswa pada jam yang ditetapkan, yang penting ada pihak penjamin yang dibuktikan melalui surat izin. Karena itu, peraturan ini masih menjadi wacana yang dipertimbangkan.” (lail)